DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sebanyak 52.751 personel gabungan dikerahkan untuk dilibatkan dalam pengamanan Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Aceh. 

Rincian jumlah personel tersebut mencakup aparat Polri sebanyak 14.820 personel, TNI sebanyak 6.248 personel, dan Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang berjumlah 31.683 personel.

"Pemilu 2024 di Aceh diikuti 18 partai politik nasional dengan jumlah Bacaleg 9.058 orang dan 6 partai lokal dengan jumlah Bacaleg 3.401 orang. Dengan jumlah kontestan tersebut, Polda Aceh mengerahkan 52.751 personel untuk menjaga keamanan setiap tahapan Pemilu 2024," ujar Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Selasa (17/10/2023).

Hal itu disampaikan Kapolda Aceh didampingi Pangdam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya saat memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Seulawah 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di halaman Mapolda Aceh.

Irjen Achmad Kartiko menyampaikan, pelaksanaan Pemilu 2024 di Aceh terdapat sebanyak 16.046 Tempat Pemingutan Suara (TPS) yang harus diamankan, dengan rincian 13.016 TPS kurang rawan, 2.723 TPS rawan, 307 TPS sangat rawan.

Irjen Achmad Kartiko juga mengatakan, kerawanan pemilu yang menjadi perhatian khusus pada masa kampanye nanti adalah terjadinya pelanggaran kampanye yang berdampak pada situasi kamtibmas, kampanye hitam atau black campaign, benturan antar massa pendukung calon, konvoi atau arak-arakan kendaraan bermotor, intimidasi, kampanye tidak sesuai prosedur, perusakan alat peraga kampanye dan penggunaan fasilitas negara.

Selanjutnya, pada masa tenang juga akan dilakukan antisipasi terjadinya kampanye terselubung, pemasangan alat peraga di sekitar TPS, munculnya kasus money politic, pengancaman, intimidasi, dan teror.

"Banyak hal yang akan jadi perhatian kita saat pelaksanaan pemilu nanti, mulai masa kampanye hingga penghitungan suara. Di samping itu juga terkait intimidasi golput hingga indikasi protes ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan suara," ujarnya.

Pada dasarnya, kata Achmad Kartiko lagi, Polda Aceh beserta jajaran siap menjaga keamanan pada setiap rangkaian Pemilu di Aceh. Ia juga mengakui sudah melakukan mapping terhadap kemungkinan dan kerawanan terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk kerawanan TPS.

"Kami sudah melakukan pemetaan terhadap kemungkinan dan kerawanan di lapangan. Ada indeks kerawanan dari Bawaslu, Mabes Polri dan Polda untuk deteksi dini. Pola pengamanan juga demikian, nanti personel Polri juga akan berdampingan dengan linmas, tetapi jumlahnya kita sesuaikan dengan ancaman dan kerawanan," kata Irjen Achmad Kartiko.

Sementara itu, dalam amanat Kapolri yang dibacakan Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, menyebutkan, apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras, sehingga Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar.

Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.

Hal ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo, dimana tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini juga pekerjaan besar yang menentukan masa depan bangsa dan negara.

"Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024. Terlebih lagi, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," ujarnya.

"Terima kasih dan selamat bertugas kepada seluruh personel yang terlibat. Mari bersama-sama kita amankan Pemilu 2024, demi mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang kita cita-citakan bersama," pungkas Mayjen Novi Helmy Prasetya, mengakhiri amanat Kapolri.