Ilustrasi ASN. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Pidie - Lima kepala dinas di Kabupaten Pidie, Aceh, dicopot dari jabatannya dan dijadikan PNS biasa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menyebut pencopotan itu bagian dari evaluasi kinerja.

Lima pejabat dicopot adalah Kepala Distanpang Sofyan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ridwandi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (DP2AKB) Pidie Ainul Mardiyah.

Selain itu, ada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro Muhamad Yassir serta Kadis Perindustrian Perdagangan dan UKM (Disperindag) Zulkifli.

Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud mengatakan Pemkab Pidie mengevaluasi kinerja dan operasi penegakan disiplin terhadap para pejabat secara periodik.

Para pejabat tersebut dimutasi berdasarkan hasil evaluasi dilakukan BKPSDM Pidie. Dia menjelaskan Pemkab Pidie punya komitmen menata sistem birokrasi yang efektif dan efisien untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Fadhlullah menyebut UU ASN telah mengatur tata cara rotasi serta mutasi ASN.

"Dalam hal mutasi jabatan maka Pemkab Pidie sedang menata birokrasi Pidie menuju ke arah 'merit system'. Setiap mutasi dan rotasi serta pemberhentian ASN dari jabatan tertentu pasti dengan rekomendasi dari KASN," ujar Fadhlullah.

Pasca pencopotan itu, posisi jabatan yang ditinggalkan kelimanya kosong. Saat ini, Bupati Pidie Roni Ahmad menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan.

Menurut Fadhlullah, Pemkab Pidie saat ini telah membuka kembali seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Fadhlullah meminta semua pihak mengawasi seleksi tersebut.

"Mengingat dalam pelaksanaan seleksi JPT ini sangat rawan dengan berbagai upaya 'suap menyuap dan janji' yang berujung kepada tindak pidana korupsi yang sangat merugikan daerah dan masyarakat, maka kami ingin menjaga agar proses seleksi JPT di Pidie benar-benar berlangsung transparan clear and clean," kata Fadhlullah.

Oleh karena itu, Fadhlullah mengatakan, Pemkab Pidie mengundang dan mempersilahkan masyarakat, pers dan aparat yang berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap setiap tahapan proses seleksi JPT tersebut

Fadhlullah juga menambahkan pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang bermain mata dalam proses seleksi. Bila kedapatan, katanya, bakal ditindak tegas. (Detik.com)