Gubernur Aceh sekaligus mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem saat memberikan kata sambutan di peringatan dua dekade hari damai Aceh di Bale Meuseuraya Aceh, Lampineung, Banda Aceh, Jumat (15/8/2025). [Foto: Naufal Habibi/dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh sekaligus mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengatakan bahwa implementasi MoU Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005 itu belum berjalan mulus.
“Saat ini hanya 35 persen MoU Helsinki yang berjalan,” ungkapnya dalam kata sambutan di peringatan dua dekade hari damai Aceh di Bale Meuseuraya Aceh, Lampineung, Banda Aceh, Jumat (15/8/2025).
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini menyebutkan salah satu butir yang ia soroti adalah janji pemberian kompensasi berupa dua hektare tanah bagi setiap mantan kombatan GAM. "Sampai sekarang, yang dijanjikan nihil sama sekali,” kata Mualem.
Menurutnya, hambatan utama justru berada di tingkat kementerian. Ia menggambarkan, setiap kali terjadi pergantian pejabat, pembahasan harus diulang dari awal.
“Katakanlah kementerian A sudah komitmen. Nyatanya, beberapa bulan kemudian pejabatnya diganti, setahun kemudian ganti lagi. Setiap pergantian, kami harus kembali menjelaskan hal yang sama,” jelasnya.
Untuk itu, Mualem mengusulkan solusi konkret yang akan ia sampaikan langsung kepada Presiden dalam waktu dekat.
“Lebih baik kita minta dana abadi saja untuk mantan kombatan. Dananya ditaruh di bank, lalu dinikmati hasil depositonya,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa perdamaian Aceh adalah salah satu yang paling lama bertahan di dunia, bila dibandingkan dengan konflik serupa di Kashmir, Palestina, atau Israel.
Menurutnya, hal ini terjadi karena Aceh menerimanya dengan penuh keikhlasan. “Kita tidak menuntut lagi kemerdekaan. Tapi yang kita harapkan itu satu, janji-janji perjanjian damai dipenuhi,” tegasnya.
Peringatan ini bukan hanya ajang seremoni, melainkan juga pengingat bahwa MoU Helsinki adalah titik balik sejarah Aceh.
Perjanjian itu mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung hampir 30 tahun, menelan ribuan korban jiwa, dan meninggalkan luka sosial yang mendalam.
Banyak capaian yang berhasil diraih dalam dua dekade terakhir, mulai dari otonomi khusus, pembentukan partai politik lokal, hingga program rehabilitasi wilayah.
Namun, butir-butir kesepakatan yang belum terlaksana, seperti penyelesaian tanah eks kombatan dan sejumlah kewenangan penuh di bidang tertentu, masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kalau kita bicara damai, kita sudah ikhlas. Tapi kalau kita bicara hak-hak yang dijanjikan, kita akan terus perjuangkan,” tutup Mualem. [nh]
Sebelumnya
