Plt Gubernur Aceh menandatangani berita acara dimulainya kegiatan pembangunan KMP Aceh Hebat, didampingi Kepala Kajati Aceh, penasihat utama PT Adiluhung Saranasegara serta dan direktur utama dari tiga perusahaan pembuat KMP Aceh Hebat, di Bangkalan Madura Jawa Timur, Senin (21/10/2019). [Foto: Dok. Humas Aceh] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tiga unit Kapal Motor Penumpang (KMP) ‘Aceh Hebat’ bakal segera melayar di laut Aceh. Rencananya, kapal penumpang yang dipesan Pemerintah Aceh dari tiga pelaksana pembangunan kapal ferry itu akan melayar di akhir tahun depan.

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan semua proses administrasi untuk pembangunan kapal tersebut telah diselesaikan. Untuk itu dirinya kemudian melakukan peletakan lunas atau keel laying yang merupakan awal dari konstruksi kapal. 

"Peletakan Lunas ini menandakan bahwa pembangunan kapal-kapal ini segera diintensifkan," kata Nova di galangan kapal PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, di Bangkalan Madura Jawa Timur, Senin (21/10/2019).

Tiga kapal ferry ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh, masing-masing berkapasitas 1.300 GT, 1.100 GT dan 600 GT. 

Galangan Kapal PT. Adiluhung mengerjakan pembuatan Kapal dengan kapasitas 1.100 GT, sedangkan dua lainnya akan dibangun di Tegal dan Tanjung Balai Karimun, sebagaimana hasil tender yang telah difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan Indonesia. 

Ketiga kapal itu nantinya akan melayani rute Singkil – Pulau Banyak, Balohan Sabang – Pelabuhan Ulee Lheu dan Lintasan Barat ke Pulau Simeulue.

Plt Gubernur mengatakan, Pemerintah Aceh menabalkan Aceh Hebat sebagai nama dari seluruh kapal itu. Kapal berkapasitas 1.300 GT dinamai Aceh Hebat 1; Aceh Hebat 2 untuk kapal berkapasitas 1.100 GT; dan Aceh Hebat 3 untuk kapal 600 GT. 

"Nama yang kami berikan ini sesuai dengan manifestasi dari visi misi pemerintahan Aceh saat ini," ujarnya.

Penabalan nama itu, diharapkan dapat memacu semangat pemerintah Aceh untuk benar-benar mewujudkan visi misi Aceh Hebat. 

Nova berharap pihak pelaksana pembangunan kapal ferry ini, yaitu PT. Multi Ocean Shipyard, PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, dan PT. Citra Bahari Shipyard dapat bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembangunan kapal dambaan rakyat Aceh itu.

Nova meminta agar konsultan pengawasan mengawal semua proses pembangunan kapal, sehingga penyelesaian kapal sesuai dengan waktu sesuai kontrak yang telah disepakati, di samping mutu pekerjaan tidak berkurang. 

"Dengan demikian, pada akhir tahun 2020 kapal ini dapat selesai, dan selanjutnya segera diberdayakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh," katanya.

KMP Aceh Hebat merupakan hasil dari program pengadaan kapal ferry roro di bawah Dinas Perhubungan Aceh dengan anggaran Rp.178 milliar. Kapal itu diplot untuk peningkatan konektivitas antar pulau di Aceh.

Pemerintah Aceh, kata Nova Iriansyah memiliki program khusus untuk peningkatan konektivitas antar kepulauan melalui program tol laut, sebagaimana program presiden dalam mengoptimalkan sektor kemaritiman Indonesia. 

"Program ini sangat penting bagi Aceh, sebab daerah kami termasuk wilayah yang memiliki kawasan laut yang cukup luas," kata Nova.

Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, 18 di antaranya berbatasan langsung dengan laut. Luas lautan Aceh pun sangat panjang, yaitu mencapai 75 ribu km2, atau setara 7,47 juta hektar dengan panjang garis pantai sekitar 2.699 km. 

Selainnya ada sekitar 180 gugusan pulau yang ada di wilayah Aceh, 44 di antaranya berpenghuni, dan 136 pulau tak berpenghuni.

Data itu menunjukkan bahwa Aceh merupakan salah satu andalan sektor kemaritiman Indonesia di wilayah Barat. 

Belum lagi dengan sebagian besar masyarakat pesisir Aceh yang mengandalkan sektor kelautan sebagai sumber ekonomi. Karena itu optimalisasi sumber daya Aceh di sektor kelautan harus terus ditingkatkan.

Saat ini Aceh punya delapan pelabuhan penyeberangan, di mana satu di antaranya merupakan lintasan penyeberangan antar provinsi. 

Selama ini, lintasan penyeberangan itu hanya dilayani lima unit kapal. Jika ada satu kapal yang menjalani docking, transportasi laut hampir pasti terganggu.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali, mengatakan pengadaan tiga unit kapal itu dilakukan untuk memperkuat armada penyeberangan di Aceh dan dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2019 dan 2020.

"Dalam perjalanannya, pelaksanaan tender untuk pemilihan penyedia jasa pembangunan kapal-kapal tersebut, Pemerintah Aceh mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan RI. Proses tender melalui LPSE Kemenhub telah dapat diselesaikan dengan baik, transparan dan akuntabel serta tepat waktu," kata Junaidi.

Penandatanganan kontrak antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Aceh dengan masing-masing pimpinan perusahaan galangan yang mengerjakan kapal, kata Junaidi, telah dilakukan pada periode Agustus-September 2019 yang lalu.

Junaidi menambahkan, dalam pelaksanaan pembangunan tiga unit kapal ro-ro itu, pihaknya didampingi oleh Tim Pengawal, Penganaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Aceh dari awal pembangunan hingga kapal selesai pengerjaannya nanti. 

Direktur Utama PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, Anita Puji Utami, mengatakan peletakan lunas atau keel laying adalah dasar dimulainya umur kapal serta dianggap sebagai hari lahir dari kapal bersangkutan. 

"Peletakan lunas ini sekaligus bukti pelaksanaan komitmen pembangunan kapal ini," kata Anita Utama. 

Ia menyebutkan, pembangunan kapal milik pemerintah Aceh itu dilakukan dengan memaksimalkan industri penunjang dalam negeri. Mereka berjanji melakukan pembangunan kapal dengan kualitas terbaik dan akan dikerjakan tepat waktu. (red/rel)