Komisi VI DPR Soroti Minimnya Anggaran BPKS, Janji Perjuangkan Penambahan di Tahun Anggaran 2026

DIALEKSIS.COM Penetapan pagu anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam forum tersebut, Komisi VI menyetujui pagu alokasi anggaran BPKS tahun anggaran 2026 sebesar Rp36,47 miliar.

“Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS Sabang Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp36.475.743.000,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, saat membacakan kesimpulan rapat.

Meski demikian, sejumlah anggota Komisi VI menilai besaran anggaran tersebut masih jauh dari cukup. Nurdin Halid bahkan menyebut BPKS sebagai lembaga yang paling memprihatinkan dari sisi pendanaan.

“Yang paling kasihan itu BPKS. Kalau KPPU masih bisa bertahan, tapi BPKS ini anggarannya benar-benar minimum. Insya Allah pimpinan dan seluruh anggota akan berjuang untuk penambahan anggaran BPKS,” ujar Nurdin di tengah rapat.

Anggaran yang disetujui untuk BPKS terbagi ke dalam dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis. Namun Komisi VI menegaskan, alokasi tersebut belum sebanding dengan tanggung jawab besar BPKS dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Sabang.

“Kami memahami peran strategis BPKS dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia. Karena itu, kami akan terus mengawal dan mengusulkan penambahan anggaran ke depannya,” kata Nurdin lagi.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI menyatakan komitmennya untuk mengusulkan penambahan anggaran bagi BPKS. Usulan tersebut diarahkan guna memperkuat fungsi kelembagaan, pengembangan kawasan strategis, serta memastikan program-program BPKS berjalan optimal.

Selain BPKS, Komisi VI juga menetapkan pagu anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp962,04 miliar dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebesar Rp163,49 miliar. Namun, fokus utama dalam rapat kali ini tetap tertuju pada perlunya perhatian khusus terhadap BPKS.

Menutup rapat, Nurdin Halid menyampaikan harapan agar keputusan yang diambil Komisi VI tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata, terutama dalam memperkuat peran lembaga-lembaga strategis seperti BPKS.