Komisi IV DPR RI Tinjau Kilometer Nol Sabang, BPKS Dorong Pengelolaan Profesional Kawasan Konservasi

Komisi IV DPR RI kunjungan kerja peninjauan langsung kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) yang selama ini belum terkelola secara optimal. Foto: Kolase Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Sabang - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kilometer Nol, Sabang, akhir pekan lalu. Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan langsung kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) yang selama ini belum terkelola secara optimal.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnaen, menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan kawasan Kilometer Nol masih dilakukan secara informal dan belum melibatkan lembaga-lembaga resmi secara terintegrasi.

“Kawasan ini dulunya hasil kerja sama antara BPKS dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur dengan nilai mencapai Rp52 miliar dari dana APBN, termasuk tugu Kilometer Nol dan jalur ekowisata. Tapi saat ini pengelolaannya belum profesional, bahkan ada kutipan sepihak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Iskandar kepada Dialeksis, Jumat (11/4/2025).

Menurut Iskandar, Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan pertanian melihat langsung potensi kawasan tersebut. Pihaknya mendorong agar segera dilakukan pengelolaan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Sabang, BKSDA, dan sektor swasta melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

“Kita usulkan model kolaborasi yang profesional. Ada mekanisme benefit sharing, ada pula kewajiban pemeliharaan aset. Saat ini saja, ornamen tugu Kilometer Nol sudah mulai rusak dan kita tidak bisa perbaiki karena tidak ada sumber pendapatan resmi dari kawasan tersebut,” tambah Iskandar.

Selain itu, BPKS juga mengusulkan pengembangan kawasan lain seperti Pulau Rubiah, yang memiliki nilai sejarah tinggi sebagai situs haji pertama untuk masyarakat Nusantara. Karena wilayah tersebut juga masuk dalam kawasan konservasi, izin pembangunan diharapkan dapat difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agama dan BPKH.

Iskandar menambahkan, Sabang perlu dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis kelestarian alam dan laut atau pariwisata biru. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk menjadikan beberapa daerah sebagai kawasan konservasi laut yang terjaga dan produktif.

“Sabang punya potensi unik. Lautnya kaya, hutannya terjaga, masyarakatnya juga masih memegang adat dalam menjaga alam. Inilah yang membuat Sabang berbeda dan harus diangkat sebagai model kawasan biru Indonesia,” katanya.

Dari sisi geostrategis, Iskandar juga menekankan bahwa Sabang lebih dekat ke kawasan internasional seperti India dan Malaysia daripada ke Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan keberpihakan dan perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Sabang hanya berjarak 192 kilometer dari Nicobar, 450 kilometer dari Penang, dan 600 kilometer dari Bukit, Malaysia. Sementara ke Jakarta jaraknya hampir 1.500 kilometer. Sabang ini pintu barat Indonesia, dan harus dikelola dengan penuh kesungguhan,” tegasnya.

Rombongan Komisi IV DPR RI menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menyatakan akan membahas kelanjutannya di tingkat kementerian dan lembaga terkait dalam waktu dekat. BPKS berharap dalam waktu sebulan ke depan, kesepakatan pengelolaan bersama dapat segera difinalisasi.