Haji Uma: Ketergantungan Aceh pada Medan Harus Diakhiri

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang berkomitmen mengakhiri ketergantungan ekonomi Aceh terhadap pasokan barang dari Medan, Sumatera Utara.

Menurut Haji Uma, kebijakan tersebut adalah langkah strategis yang sejalan dengan semangat membangun kemandirian ekonomi daerah. Ia menilai, ketergantungan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu telah menempatkan Aceh dalam posisi lemah, terutama dalam mengembangkan potensi produksi dan distribusi lokal.

“Selama ini kita terlalu bergantung pada Medan untuk hampir semua kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan, sayuran, hingga bahan bangunan. Akibatnya, uang masyarakat Aceh terus mengalir ke luar daerah. Ini tidak sehat untuk ekonomi kita,” ujar Haji Uma kepada Dialeksis.com saat dihubungi, Kamis (23/10/2025).

Ia menjelaskan, langkah Gubernur Muzakir Manaf merupakan momentum penting untuk membangun kembali kekuatan ekonomi Aceh dari dalam. Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai untuk mandiri secara ekonomi jika dikelola secara serius dan terintegrasi.

“Kita punya tanah subur, laut yang kaya, dan masyarakat yang pekerja keras. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberpihakan pemerintah pada pelaku usaha lokal serta sistem distribusi yang efisien,” tegasnya.

Haji Uma menambahkan, kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada Medan juga memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan Aceh pasca-MoU Helsinki dan pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kemandirian ekonomi, katanya, adalah bagian dari cita-cita besar masyarakat Aceh untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdaulat.

“Kemandirian ekonomi adalah bagian dari semangat UUPA. Kalau kita terus bergantung pada provinsi lain, bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri?” ujarnya.

Meski demikian, Haji Uma mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa hanya bersifat wacana. Ia menilai pemerintah perlu memastikan dukungan nyata bagi penguatan sektor produksi lokal, mulai dari pertanian, perikanan, industri kecil menengah (IKM), hingga koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Langkah ini harus diikuti dengan program nyata seperti pembangunan pusat distribusi regional, pemberdayaan petani dan nelayan, serta perbaikan jalur logistik agar biaya produksi tidak mahal. Kalau infrastrukturnya kuat, pelaku usaha lokal bisa bersaing,” katanya.

Selain itu, Haji Uma juga mendorong agar pemerintah pusat turut mendukung langkah tersebut melalui kebijakan perdagangan antarwilayah yang lebih adil serta pemberian insentif investasi bagi daerah penghasil.

“Kita butuh dukungan regulasi nasional supaya daerah seperti Aceh bisa tumbuh dengan karakter ekonominya sendiri. Jangan sampai semangat kemandirian daerah justru terhambat oleh kebijakan pusat yang sentralistik,” ujarnya.

Sebagai senator asal Aceh, Haji Uma menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi daerah di tingkat nasional. Ia siap mendorong agar kebijakan afirmatif bagi pelaku usaha lokal dan sistem logistik berbasis daerah dapat menjadi agenda prioritas pemerintah pusat.

“Saya mendukung penuh langkah Gubernur Muzakir Manaf. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang martabat Aceh sebagai daerah yang mampu mengelola potensi dan rezekinya sendiri. Saatnya Aceh bangkit, berdiri di atas kaki sendiri, dan tidak lagi menjadi pasar bagi produk luar,” pungkas seniman Aceh ini.