Khairul Ridha, Perencana Muda di Bappeda Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Opini - Keluar dari kemiskinan bukan berarti sudah aman. Aceh harus belajar dari kehilangan, membaca risiko, dan memastikan setiap shock tidak kembali mendorong masyarakat ke titik nol.
Ada lagu yang ketika didengar kembali bukan hanya menghadirkan suara, tetapi juga membuka pintu menuju sebuah memori. Sesi Potret punya nuansa seperti itu. Penggalan “hanya papan dan namamu” terdengar sederhana, tetapi menyimpan rasa kehilangan yang dalam. Bagi Aceh, ungkapan semacam ini terasa too close to home. Konflik, tsunami, rumah yang hilang, keluarga yang tercerai, dan kehidupan yang berubah dalam hitungan waktu adalah bagian dari sejarah yang tidak mungkin begitu saja di-reset.
Tetapi Aceh juga punya cerita lain yang tidak kalah penting: the story of bouncing back.
Dari situasi yang berat, rumah kembali berdiri, jalan dan jembatan dibangun, sekolah dan fasilitas kesehatan dipulihkan, aktivitas ekonomi bergerak, dan masyarakat perlahan menemukan kembali ruang untuk bangkit. Pembangunan kemudian tidak hanya berbicara tentang recovery, tetapi bergerak ke pertanyaan yang lebih next level: bagaimana memastikan masyarakat tidak hanya pulih, tetapi menjadi lebih kuat menghadapi guncangan berikutnya.
Ada satu cara yang menurut saya perlu diubah dalam membaca angka kemiskinan Aceh: jangan hanya melihat di mana kita berada hari ini, tetapi lihat juga dari mana perjalanan itu dimulai. Angka 12 persen mungkin masih terlihat tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang sudah berada di kisaran 8 persen. Aceh bahkan masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera. Fair enough, itu memang reality check yang tidak boleh ditutup-tutupi. Tetapi kalau angka tersebut dibaca dalam the bigger picture, perjalanan Aceh sebenarnya menyimpan cerita yang jauh lebih kompleks: sebuah provinsi yang pernah berdiri di titik kemiskinan sangat tinggi, melewati konflik panjang, dihantam tsunami, menghadapi berbagai bencana, lalu perlahan membangun kembali fondasi sosial dan ekonominya.
Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2006, tingkat kemiskinan Aceh masih mencapai 28,28 persen. Setahun kemudian turun menjadi 26,65 persen, kemudian 23,53 persen pada 2008 dan 20,98 persen pada 2010. Perjalanan itu terus berlanjut, meskipun tidak selalu linear. Pada 2013 kemiskinan berada di 17,60 persen, kemudian 15,32 persen pada 2019, 14,99 persen pada 2020, sempat naik menjadi 15,33 persen pada 2021, sebelum kembali turun menjadi 14,45 persen pada 2023. Maret 2025 angkanya turun lagi menjadi 12,33 persen dan September 2025 mencapai 12,22 persen.
Artinya, dalam rentang hampir dua dekade, Aceh telah memangkas tingkat kemiskinannya lebih dari separuh dibandingkan posisi 2006. Itu bukan angka kecil. Di balik angka tersebut ada jutaan perjalanan rumah tangga yang perlahan berubah: anak-anak yang tetap bersekolah, keluarga yang kembali memiliki penghasilan, petani yang mampu mempertahankan produksinya, nelayan yang kembali melaut, pelaku UMKM yang bertahan, pekerja yang memperoleh kesempatan ekonomi, dan masyarakat yang perlahan keluar dari kondisi rentan.
Di sinilah angka kemiskinan menjadi lebih dari sekadar statistik. Ia menjadi story of recovery, story of resilience, sekaligus story of development. Penurunan dari 28,28 persen menuju kisaran 12 persen menunjukkan bahwa perjalanan pembangunan Aceh selama hampir dua dekade telah menghasilkan perubahan yang nyata. Memang belum selesai, tetapi jelas tidak bisa dibaca hanya dari sisi kekurangannya. Aceh still has a gap, but Aceh also has a progress.
Dari kacamata perencanaan pembangunan, capaian tersebut layak menjadi confidence booster. Sebab pembangunan yang baik bukan berarti selalu menghasilkan garis yang lurus tanpa koreksi. Perjalanan pembangunan justru sering bergerak melalui ups and downs, menghadapi krisis, bencana, perlambatan ekonomi, perubahan harga, hingga perubahan struktur sosial. Yang penting adalah bagaimana fondasi yang telah dibangun mampu membuat masyarakat memiliki kapasitas untuk kembali bergerak ketika tekanan datang.
Dan justru karena angka kemiskinan sudah bergerak ke sekitar 12 persen, tantangannya menjadi semakin tricky. Menurunkan kemiskinan dari hampir 30 persen menuju 12 persen tentu berbeda dengan membawa 12 persen menuju single digit. The closer we get to the target, the harder the remaining gap becomes. Pada titik ini, pembangunan tidak cukup hanya membuat masyarakat survive. Mereka harus memiliki ruang untuk thrive.
Data terbaru BPS memberikan reality check yang menarik sekaligus menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Aceh berada di 12,34 persen, sedikit meningkat dari 12,22 persen pada September 2025, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 713,78 ribu orang. Secara headcount, memang terdapat kenaikan sekitar 10,40 ribu orang. Tetapi membaca data hanya dari angka tersebut akan membuat cerita menjadi terlalu sederhana.
Di balik pergerakan itu terdapat positive signal: kedalaman dan keparahan kemiskinan justru semakin menurun. Indeks kedalaman kemiskinan turun dari 2,055 menjadi 1,961, sedangkan indeks keparahan turun dari 0,523 menjadi 0,460. Garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp742.464 per kapita per bulan. Ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan perlu dibaca bukan hanya dari berapa banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa jauh posisi mereka dari garis tersebut dan bagaimana kondisi di antara kelompok miskin itu sendiri.
Dari perspektif perencana, penurunan indeks kedalaman dan keparahan tersebut merupakan positive development signal. Artinya, meskipun headcount poverty bergerak tipis, kondisi kelompok miskin secara rata-rata menunjukkan arah perbaikan. This is progress that should not be overlooked.
Capaian tersebut menjadi semakin menarik ketika ditempatkan dalam konteks Aceh yang juga menghadapi berbagai hydrometeorological shocks. Dalam situasi penuh tekanan, kemampuan masyarakat untuk tidak jatuh semakin dalam merupakan bagian dari economic and social resilience. Ini memberi sinyal bahwa fondasi sosial-ekonomi yang dibangun melalui proses panjang pembangunan Aceh memiliki daya tahan yang semakin baik.
Karena itu, angka 12,34 persen pada Maret 2026 tidak semestinya hanya dibaca sebagai kenaikan 0,12 poin dari September 2025. Ia perlu ditempatkan dalam bigger story: Aceh is not only reducing poverty, but also reducing the depth of vulnerability.
Apalagi ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen. Pertumbuhan ini memberikan tambahan konteks bahwa fondasi ekonomi Aceh memiliki daya tahan yang cukup baik. Namun dalam perspektif perencanaan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka PDRB. The real challenge adalah bagaimana pertumbuhan tersebut translated into people's income, pekerjaan yang lebih baik, produktivitas UMKM, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta semakin kuatnya kapasitas rumah tangga dalam menghadapi guncangan.
Di sinilah perencanaan pembangunan harus memainkan role yang lebih strategis. Planning is not about filling the table. Planning is about designing change.
Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di Bappeda Aceh, angka-angka tersebut tidak berhenti sebagai statistik. Data dibaca, masalah dipetakan, berbagai kepentingan diselaraskan, prioritas disusun, program dirancang, indikator ditetapkan, dan arah pembangunan diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan. Karena itu, dokumen bukan sekadar kumpulan target dan nomenklatur kegiatan, tetapi harus memiliki line of sight yang jelas dari persoalan menuju intervensi dan dari intervensi menuju perubahan. That is where planning gets real.
Kemiskinan sendiri bukan masalah yang berdiri sendirian. Ia merupakan hasil dari sistem yang saling terhubung: pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, produktivitas, pendidikan, kesehatan, harga pangan, konektivitas, kualitas infrastruktur, hingga risiko bencana. Karena itu, membaca kemiskinan berarti membaca keseluruhan development ecosystem.
Kualitas data kemudian menjadi semakin penting dalam proses tersebut. Data bukan sekadar pelengkap dokumen atau angka yang diletakkan pada bagian analisis. Data harus menjadi navigation system dalam menentukan prioritas. Ketika data menunjukkan konsentrasi kemiskinan, kerentanan ekonomi, ketimpangan akses atau wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, informasi tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi pilihan intervensi yang lebih presisi.
Perencanaan berbasis data juga membuat pembangunan tidak terjebak pada pendekatan one size fits all. Karakteristik kemiskinan di wilayah pesisir tentu dapat berbeda dengan wilayah pedalaman. Masyarakat perkotaan memiliki tantangan yang berbeda dengan masyarakat perdesaan. Rumah tangga yang menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan maupun pekerjaan informal juga memiliki risk exposure yang berbeda.
Semakin baik kita membaca perbedaan tersebut, semakin besar peluang untuk mendesain program yang fit for purpose. Bukan sekadar program yang tersedia, tetapi program yang benar-benar menjawab masalah. Better data, better decisions, better outcomes.
Pada fase ini, arah pengurangan kemiskinan juga perlu bergerak dari sekadar membuat masyarakat survive menuju kemampuan untuk move up. Perlindungan sosial tetap menjadi bagian penting, tetapi harus semakin terhubung dengan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, keterampilan, akses modal, teknologi, pasar dan konektivitas. From protection to empowerment.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur. Jalan, jembatan, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar tidak cukup dinilai dari berapa kilometer atau berapa unit yang dibangun. Dalam proses perencanaan, pertanyaan yang lebih penting adalah: what does it change? Apakah membuka akses ekonomi? Menurunkan biaya distribusi? Memperkuat konektivitas? Meningkatkan layanan dasar? Dan apakah tetap berfungsi ketika shock datang?
Infrastructure must deliver resilience, not only construction.
Pesan ini semakin relevan karena Aceh masih berada dalam kategori risiko bencana tinggi. IRBI 2024 mencatat indeks risiko bencana Aceh sebesar 144,29. Angka tersebut memang membaik dibandingkan 160,45 pada 2015, tetapi kelas risikonya masih tinggi. Ancaman Aceh juga sangat beragam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan dan lahan.
Artinya, poverty planning cannot be separated from disaster resilience planning.
Dalam penyusunan program dan arah pembangunan, risiko bencana tidak semestinya baru muncul ketika bencana terjadi. Ia perlu hadir sejak tahap perencanaan. Ketahanan pangan, konektivitas, infrastruktur, perlindungan sosial, pengembangan ekonomi lokal hingga pelayanan publik perlu dirancang agar tetap bekerja ketika kondisi tidak lagi normal.
Ketahanan pangan menjadi salah satu key issue. Ketika jalan terputus, produksi terganggu, harga pangan meningkat atau aktivitas ekonomi berhenti akibat bencana, masyarakat miskin dan rentan biasanya menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Karena itu, membangun ekonomi yang tangguh juga berarti membangun sistem pangan dan konektivitas yang tangguh.
Dalam konteks pemerintahan Mualem dan Dek Fadh, agenda pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, penciptaan kesempatan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat perlu diterjemahkan ke dalam development pathway yang jelas. RPJMA memberikan direction, RKPA menerjemahkannya menjadi prioritas tahunan, program dan kegiatan menjadi instrumen, sementara anggaran menjadi fuel. Di dalam proses perencanaan, seluruh komponen tersebut perlu memiliki line of sight yang sama: from planning to impact.
Karena itu, desain pembangunan semakin dituntut mampu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dengan konektivitas dan produktivitas, ketahanan pangan dengan perlindungan masyarakat rentan, serta mitigasi bencana dengan strategi pengurangan kemiskinan. Di titik inilah pendekatan sektoral perlahan bergerak menjadi pendekatan yang lebih integrated.
Dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas dan masyarakat juga merupakan bagian dari development ecosystem tersebut. Perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh apa yang tertulis dalam dokumen, tetapi juga oleh bagaimana seluruh ekosistem bergerak dan berinteraksi dengan kebijakan tersebut. Building Aceh is not only about what is planned, but about how the whole ecosystem moves together.
Dari perspektif perencanaan, capaian penurunan kemiskinan Aceh harus tetap menjadi confidence booster, bukan alasan untuk too comfortable. Perjalanan dari 28,28 persen pada 2006 menuju 12,34 persen pada Maret 2026 menunjukkan bahwa pembangunan telah menghasilkan perubahan yang nyata. Bahkan ketika menghadapi berbagai shock, kedalaman dan keparahan kemiskinan justru menunjukkan perbaikan. Ini adalah modal penting untuk melangkah ke fase pembangunan berikutnya.
Namun, modal tersebut harus diterjemahkan menjadi next level of planning. Tantangannya bukan lagi semata-mata bagaimana membuat angka kemiskinan turun, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memiliki pendapatan yang lebih kuat, pekerjaan yang lebih produktif, akses ekonomi yang lebih luas, dan buffer yang cukup ketika menghadapi guncangan. Bukan hanya bagaimana membangun jalan dan jembatan, tetapi bagaimana memastikan konektivitas tersebut memperkuat ekonomi dan tetap berfungsi ketika bencana datang. Bukan hanya bagaimana menyalurkan bantuan, tetapi bagaimana menciptakan jalan agar masyarakat dapat move up dan tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Aceh, orientasinya karena itu bukan sekadar memastikan dokumen selesai atau program berjalan. Yang jauh lebih penting adalah menjaga line of sight dari perencanaan sampai pada dampaknya: data must drive decisions, budget must create impact, infrastructure must build resilience, and growth must create opportunities.
Pada akhirnya, kualitas pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang direncanakan, tetapi oleh seberapa banyak kehidupan masyarakat yang benar-benar berubah.
Di sinilah Aceh membutuhkan planning mindset yang semakin kuat. Bukan lagi sekadar managing programs, tetapi designing change. Bukan hanya berpikir sektoral, tetapi membangun development ecosystem. Bukan hanya memberikan bantuan, tetapi menciptakan kesempatan. Bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi memperkuat resilience. Dan bukan hanya mengejar serapan, tetapi mengejar real impact.
Capaian penurunan kemiskinan Aceh harus diapresiasi. Tetapi jangan sampai capaian tersebut membuat kita too comfortable. Sebab keluar dari kemiskinan bukan berarti otomatis aman dari kemiskinan. Satu economic shock, bencana, kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau terganggunya akses dasar dapat membuat rumah tangga rentan kembali jatuh.
Maka ukuran keberhasilan pembangunan ke depan tidak cukup hanya bertanya, “berapa persen kemiskinan turun?” Pertanyaan next level-nya adalah: berapa banyak masyarakat yang berhasil move up, seberapa kuat pendapatan mereka menghadapi guncangan, seberapa cepat mereka pulih setelah bencana, dan seberapa besar peluang ekonomi baru yang berhasil diciptakan.
Pada akhirnya, “hanya papan dan namamu” mungkin akan selalu menjadi bagian dari memori Aceh tentang kehilangan. Tetapi tugas pembangunan adalah memastikan memori tersebut tidak berhenti sebagai nostalgia.
Memory must become policy, and experience must become better planning.
Pengalaman konflik, tsunami, kemiskinan dan bencana harus masuk ke dalam cara kita membaca data, menyusun prioritas, mendesain program, menentukan indikator, mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi hasil pembangunan. Di sanalah lesson learned benar-benar memiliki makna: ketika pengalaman masa lalu mampu membuat keputusan hari ini menjadi lebih baik dan masa depan menjadi lebih siap.
Mari jadikan perencanaan Aceh bukan sekadar proses menyusun apa yang akan dikerjakan, tetapi sebuah proses untuk terus membaca perubahan, menghubungkan data dengan keputusan, dan memastikan setiap program memiliki line of sight yang jelas menuju perubahan kehidupan masyarakat. That is where planning gets real.
Karena pada akhirnya, tugas pembangunan bukan sekadar mengingat apa yang pernah hilang, tetapi memastikan apa yang sudah dibangun tidak mudah hilang kembali.
Aceh has learned how to rebuild. Now, Aceh must learn how to build stronger.
Dari loss menjadi learning. Dari shock menjadi resilience. Dari growth menjadi shared prosperity. Dari planning menjadi real transformation.
Not only remembering what we lost, but planning what we must never lose again. [**]
Penulis: Khairul Ridha (Perencana Muda, Bappeda Aceh)
Sebelumnya
