Ilustrasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat sekitar 2,5 juta hingga 3 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Namun, baru 12,7 persen di antaranya yang mendapatkan pengobatan. [Foto: dok. Siloam Hospital]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masalah kesehatan mental masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat sekitar 2,5 juta hingga 3 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami depresi. Namun, baru 12,7 persen di antaranya yang mendapatkan pengobatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan kelompok usia muda, khususnya mereka yang berusia 15 hingga 24 tahun, menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4 persen.
“Dari sekitar 3 juta orang dengan depresi, baru 12,7 persen yang mendapatkan pengobatan. Artinya, 9 dari 10 orang dengan depresi belum terjangkau layanan kesehatan,” ujar Endang dalam keterangan Kemenkes yang diterima pada Sabtu (10/10/2026).
Rendahnya akses pengobatan tersebut menjadi perhatian pemerintah. Selain keterbatasan layanan, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan jiwa turut menjadi hambatan dalam penanganan.
Kemenkes juga menyoroti praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Berdasarkan data triwulan III 2026, sebanyak 2.365 warga masih mengalami pemasungan.
Kesehatan Mental Anak Muda Perlu Perhatian
Selain depresi, perhatian khusus diperlukan terhadap individu neurodivergent, termasuk mereka yang memiliki attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) dan disleksia.
ADHD merupakan gangguan perkembangan saraf yang dapat memengaruhi perhatian dan pengendalian diri. Sementara itu, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan membaca dan menulis.
Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kemalasan atau kesalahan pola asuh. Individu neurodivergent membutuhkan pemahaman dan dukungan sesuai kebutuhan mereka, baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, dr. Imran Pambudi, mengatakan keterlambatan mengenali kondisi anak dan penolakan orang tua menjadi hambatan dalam memberikan penanganan yang tepat.
Menurutnya, sebagian orang tua masih kesulitan menerima kondisi anak sehingga proses identifikasi dan pemberian dukungan dapat tertunda.
Konsultan Neurologi Anak FK Unpad/RSHS, dr. Purboyo Solek, menjelaskan bahwa anak dengan disleksia dapat memiliki tingkat kecerdasan normal, tetapi memproses informasi dengan cara berbeda.
Tanpa pemahaman keluarga dan akomodasi yang tepat di sekolah, anak dengan disleksia rentan mengalami perundungan, kecemasan hingga depresi.
Kemenkes Perluas Layanan Kesehatan Jiwa
Untuk meningkatkan akses penanganan, Kemenkes terus memperluas pelayanan kesehatan jiwa hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Hingga data yang disampaikan Kemenkes, sebanyak 6.549 puskesmas atau sekitar 64 persen dari seluruh puskesmas di Indonesia telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Pemerintah menargetkan seluruh puskesmas dapat menyediakan layanan tersebut dalam dua tahun ke depan.
Melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan layanan rutin bagi ibu hamil serta ibu nifas melalui Antenatal Care (ANC), skrining kesehatan jiwa telah dilakukan terhadap 71,86 juta penduduk berusia di atas tujuh tahun.
Hasil skrining menunjukkan indikasi gejala depresi tertinggi ditemukan pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas, yakni 7,1 persen. Sementara itu, pada kelompok usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 2,3 persen.
Kemenkes juga menyediakan layanan dukungan bagi masyarakat yang mengalami krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id. Layanan tersebut tercatat telah diakses 284.916 pengguna melalui panggilan telepon maupun percakapan daring.
Ketua Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial FKUI/RSCM, dr. Hervita Diatri, menegaskan bahwa penanganan kesehatan jiwa tidak cukup hanya mengandalkan obat-obatan.
Pasien juga membutuhkan psikoterapi dan rehabilitasi yang dapat diakses secara memadai, termasuk oleh masyarakat di luar kota besar.
Karena itu, dukungan keluarga, tenaga kesehatan, sekolah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental serta membantu individu dengan gangguan kesehatan jiwa maupun individu neurodivergent mengembangkan potensinya.
Kemenkes mengajak masyarakat untuk mengurangi stigma, meningkatkan pemahaman tentang kesehatan jiwa, dan menciptakan lingkungan yang aman serta inklusif agar setiap individu memperoleh dukungan yang sesuai kebutuhannya. [in]
Sebelumnya
