21 Tahun, Apakah Perdamaian Aceh Sedang Lelah?

DIALEKSIS.COM | Kolom - Ada sesuatu yang terasa ironis pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, 15 Agustus 2026. Di satu sisi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengajak masyarakat merawat perdamaian dengan persaudaraan. Ia mengingatkan agar luka masa lalu tidak diwariskan kepada anak cucu, melainkan Aceh yang aman, bermartabat, maju, dan penuh kasih sayang.

Namun di sisi lain, pada momentum yang seharusnya menjadi perayaan keberhasilan menghentikan konflik bersenjata, muncul ketegangan di lapangan yang memperlihatkan bahwa sebagian persoalan dan memori konflik belum sepenuhnya selesai.

Di sinilah pesan Mualem menjadi penting. Ia tidak sedang berbicara sekadar sebagai gubernur. Ia berbicara sebagai seseorang yang pernah berada di tengah sejarah konflik Aceh. Ia pernah menjadi Panglima Gerakan Aceh Merdeka dan kini berada di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Transformasi itu sendiri adalah simbol paling kuat dari perjalanan panjang Aceh mulai dari konflik menuju rekonsiliasi, dari senjata menuju politik, dari perlawanan menuju pemerintahan.

Karena itu, ketika Mualem mengatakan jangan mewariskan luka, sesungguhnya ia sedang berbicara kepada dua generasi sekaligus. Kepada generasi lama, ia mengingatkan bahwa perang telah cukup mengorbankan manusia dan masa depan. Kepada generasi muda, ia ingin mengatakan bahwa sejarah tidak boleh menjadi alasan untuk mengulang konflik.

Tetapi perdamaian tidak boleh hanya dimaknai sebagai tidak adanya perang.

Perdamaian Aceh akan benar-benar kuat apabila masyarakat merasa bahwa hasil perdamaian memberikan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap identitas Aceh, dan kepastian masa depan. Perdamaian yang hanya menghentikan tembakan adalah perdamaian minimal. Perdamaian yang menghasilkan rasa keadilan dan kesejahteraan adalah perdamaian yang berkelanjutan.

Persoalannya, perjalanan menuju titik tersebut belum sepenuhnya selesai.

Pada peringatan 20 tahun perdamaian Aceh pada 2025, Mualem pernah menyampaikan kekecewaan karena menurutnya baru sebagian butir MoU Helsinki yang terealisasi. Ia menyebut angka sekitar 35 persen. Terlepas dari perbedaan angka dan tafsir mengenai implementasi MoU Helsinki, pesan politiknya jelas: masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Maka, peristiwa yang terjadi pada peringatan tahun ini seharusnya tidak buru-buru dibaca sebagai tanda bahwa perdamaian Aceh telah runtuh. Jauh lebih tepat membacanya sebagai alarm bahwa perdamaian membutuhkan perawatan terus-menerus.

Perdamaian bukan benda mati. Ia seperti jembatan. Setelah dibangun, bukan berarti selesai. Jembatan harus diperiksa, dirawat, diperkuat dan diperbaiki ketika ditemukan retakan. Begitu pula perdamaian Aceh.

Ketegangan yang muncul di sekitar simbol bendera Bulan Bintang dan benturan antara massa dengan aparat menunjukkan bahwa simbol-simbol lama masih memiliki daya emosional di sebagian masyarakat. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa identitas, harga diri, sejarah dan rasa ketidakpuasan merupakan faktor yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.

Dalam perspektif sosial, simbol adalah sesuatu yang sangat penting. Ia dapat menjadi pemersatu, tetapi juga dapat menjadi pemicu mobilisasi ketika bertemu dengan akumulasi kekecewaan.

Karena itu, respons terhadap persoalan Aceh tidak cukup hanya dengan pertanyaan siapa yang salah?

Akan tetapi pertanyaan yang lebih strategis adalah mengapa pada sebuah peringatan perdamaian masih terdapat energi sosial yang mudah tersulut?

Jawabannya tentu tidak tunggal. Ada persoalan sejarah, politik lokal, implementasi kesepakatan, relasi pusat-daerah, ekonomi, generasi muda, serta kompetisi elite. Semua faktor itu dapat berinteraksi dan menghasilkan ketegangan.

Di tengah situasi tersebut, tampilan fisik Mualem yang terlihat kurang prima dalam sejumlah momen peringatan juga menarik perhatian publik. Namun, kita harus berhati-hati. Tampilan wajah, postur, atau gerak tubuh tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang sedang menderita penyakit tertentu. Yang dapat dikatakan secara jurnalistik hanyalah bahwa ia tampak kurang bugar atau terlihat lelah.

Tetapi secara simbolik, gambar seorang mantan panglima yang kini menjadi gubernur, berdiri dalam peringatan perdamaian dan menyerukan agar luka tidak diwariskan, memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan kondisi fisiknya.

Seolah-olah sejarah sedang memperlihatkan satu pesan, dimana orang-orang yang mengalami perang akan semakin menua, sementara generasi yang tidak pernah mengalami perang mulai mengambil alih masa depan Aceh.

Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan menjadi penjaga perdamaian ketika generasi para pelaku sejarah tidak lagi berada di panggung?

Inilah pekerjaan terbesar Aceh.

Perdamaian harus ditransformasikan dari warisan elite menjadi budaya masyarakat. Generasi muda Aceh harus mengetahui sejarah konflik, tetapi tidak harus mewarisi kebenciannya. Mereka harus memahami MoU Helsinki, tetapi tidak menjadikan sejarah sebagai bahan bakar konflik baru. Mereka harus boleh mempertanyakan pemerintah, memperjuangkan hak, mengkritik kebijakan, bahkan berbeda secara politik, tetapi semuanya dilakukan melalui mekanisme demokratis.

Dan Jakarta pun memiliki tanggung jawab yang sama.

Aceh tidak boleh dipandang hanya sebagai daerah yang pernah berkonflik. Aceh harus diperlakukan sebagai bagian penting dari republik yang memiliki sejarah, identitas dan kekhususan. Menjaga perdamaian Aceh bukan semata-mata tugas pemerintah Aceh. Ia adalah pekerjaan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, elite politik, mantan kombatan, ulama, masyarakat sipil, aparat keamanan dan terutama generasi muda.

Mualem telah memberikan pesan yang sangat jelas yaitu jangan wariskan luka.

Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa yang harus dikatakan pada setiap peringatan Hari Damai Aceh.

Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan setelah peringatan selesai?

Sebab perdamaian yang hanya dikenang setiap 15 Agustus akan menjadi seremoni. Tetapi perdamaian yang hadir dalam keadilan, kesejahteraan, penghormatan dan kehidupan sehari-hari akan menjadi kebudayaan.

Dan mungkin inilah makna terdalam pesan Mualem tahun ini. Ia bukan hanya sedang mengajak Aceh mengingat 15 Agustus 2005.

Ia sedang mengingatkan bahwa perdamaian yang diwariskan kepada anak cucu harus lebih kuat daripada luka yang diwariskan oleh sejarah. Dua puluh satu tahun adalah pencapaian. Tetapi sekaligus merupakan ujian.

Sebab perdamaian Aceh tidak boleh hanya bertahan karena orang-orang yang pernah berperang masih mengingat betapa mahalnya harga sebuah konflik.

Perdamaian harus bertahan karena generasi yang lahir setelah perang telah belajar bahwa perbedaan tidak harus diselesaikan dengan kekerasan.

Di situlah sesungguhnya ukuran keberhasilan perdamaian Aceh.[**]

Penulis: Safriady (Pemerhati Isu Strategis)