Kantor Bank Dunia [Foto: Dok Reuters]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bank Dunia memproyeksikan 64,2 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah US$8,30 per orang per hari berdasarkan paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) 2021 pada 2026.
Angka tersebut tercantum dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026. Batas US$8,30 per hari merupakan garis kemiskinan internasional yang digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dengan standar negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle-income countries (UMIC).
Dalam laporan itu, tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan standar UMIC diperkirakan turun dari 68,1 persen pada 2024 menjadi 65,2 persen pada 2025 dan 64,2 persen pada 2026. Angkanya diproyeksikan kembali menurun menjadi 63,1 persen pada 2027 dan 62 persen pada 2028.
Jika dibandingkan dengan sembilan negara berkembang yang ditampilkan dalam data tersebut, Indonesia mencatat persentase tertinggi. Setelah Indonesia, terdapat Afrika Selatan sebesar 60 persen dan Filipina 56,5 persen. Iran berada di posisi berikutnya dengan 36,2 persen.
Selanjutnya, tingkat kemiskinan berdasarkan standar US$8,30 per hari tercatat sebesar 21,1 persen di Meksiko, Brasil 20,4 persen, Vietnam 17,9 persen, Argentina 14,5 persen, Thailand 10,1 persen, dan Malaysia 1 persen.
Meski demikian, daftar tersebut bukan peringkat menyeluruh seluruh negara berkembang. Angka-angka itu merupakan perbandingan sejumlah negara menggunakan satu garis kemiskinan yang sama, yakni US$8,30 per orang per hari dalam PPP 2021.
Bukan Angka Kemiskinan Resmi Indonesia
Angka 64,2 persen tidak dapat langsung diartikan bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia berstatus miskin menurut ukuran resmi pemerintah. Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik menggunakan garis kemiskinan, metodologi, serta tujuan pengukuran yang berbeda.
Bank Dunia menggunakan tiga garis kemiskinan internasional. Pertama, US$3 per orang per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem. Kedua, US$4,20 per hari yang mencerminkan standar negara berpendapatan menengah bawah. Ketiga, US$8,30 per hari untuk standar negara berpendapatan menengah atas.
Khusus Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2026 sebesar 3,6 persen berdasarkan batas US$3 per hari, 15,4 persen berdasarkan batas US$4,20, dan 64,2 persen apabila menggunakan standar US$8,30 per hari.
Nilai dolar dalam penghitungan PPP juga bukan dikonversi menggunakan kurs rupiah yang berlaku di pasar. PPP memperhitungkan perbedaan harga dan daya beli antarnegara. Saat memperkenalkan standar baru pada 2025, Bank Dunia menyebut US$8,30 PPP setara sekitar Rp1,512 juta per orang per bulan setelah disesuaikan dengan biaya hidup di Indonesia.
Bank Dunia menegaskan garis kemiskinan nasional tetap menjadi ukuran paling relevan untuk penyusunan kebijakan di dalam negeri. Sementara garis kemiskinan internasional digunakan untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara dan memantau perkembangan pengurangan kemiskinan secara global.
Indonesia mencapai kategori negara berpendapatan menengah atas pada 2023. Namun, posisi Indonesia masih berada di bagian bawah kelompok UMIC yang memiliki rentang pendapatan cukup lebar. Konsekuensinya, penggunaan standar hidup UMIC membuat persentase penduduk yang berada di bawah garis tersebut terlihat jauh lebih besar.
BPS Catat Kemiskinan Nasional 8,07 Persen
Berdasarkan ukuran resmi BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 dan turun 0,40 poin dibandingkan Maret 2025.
BPS menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Jumlah itu terdiri atas garis kemiskinan makanan Rp499.886 dan kebutuhan bukan makanan Rp169.349 per kapita per bulan.
Kemiskinan di perkotaan tercatat 6,34 persen, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 10,67 persen. Jumlah penduduk miskin perkotaan sebanyak 10,83 juta orang dan perdesaan 12,10 juta orang.
Penghitungan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs. Komponen makanan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kilokalori per orang per hari, sedangkan komponen bukan makanan meliputi kebutuhan minimum tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Kemiskinan Aceh Justru Meningkat
Di tengah penurunan angka kemiskinan nasional, kondisi berbeda terjadi di Aceh. BPS Aceh mencatat persentase penduduk miskin di provinsi itu meningkat dari 12,22 persen pada September 2025 menjadi 12,34 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin Aceh mencapai sekitar 713,78 ribu orang, bertambah 10,40 ribu orang dibandingkan September 2025. Garis kemiskinan Aceh juga meningkat 3,83 persen menjadi Rp742.464 per kapita per bulan.
Kemiskinan di wilayah perkotaan Aceh naik dari 8,15 persen menjadi 8,27 persen. Kondisi serupa terjadi di perdesaan, dari 14,51 persen menjadi 14,66 persen.
Data tersebut menunjukkan tantangan pengurangan kemiskinan Aceh masih lebih berat dibandingkan kondisi nasional. Terlebih, sekitar 62,12 persen penduduk bekerja di Aceh masih berada di sektor informal, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 mencapai 5,89 persen.
Bank Dunia menilai pengurangan kemiskinan Indonesia membutuhkan penciptaan pekerjaan formal dan berkualitas, peningkatan produktivitas, serta perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal. Pertumbuhan ekonomi saja belum cukup apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.
Dengan demikian, angka 64,2 persen tidak semestinya dibaca sebagai pengganti angka kemiskinan BPS. Namun, data tersebut menjadi peringatan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih berada di bawah standar hidup yang lazim digunakan bagi negara berpendapatan menengah atas dan rentan kembali tertekan ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pekerjaan, maupun guncangan ekonomi. [arn]
Sebelumnya
