DIALEKSIS.COM | AS - Pentagon mengeluarkan kebijakan baru yang melarang anggota militer secara aktif terlibat dalam kegiatan ekstremis, Senin (20/12/2021).

Aturan tersebut hadir karena meningkatnya keterlibatan pasukan militer dalam kegiatan berbau ekstremisme dan telah disampaikan hampir setahun setelah beberapa anggota dan mantan anggota militer turut serta dalam kerusuhan di gedung Kongres AS, Capitol, pada Januari lalu yang memicu peninjauan luas di departemen pertahanan.

"Kurang dari 100 anggota militer diketahui terlibat dalam kasus-kasus aktivitas ekstremis penting pada tahun lalu. Tapi Pentagon memperingatkan jumlah itu mungkin bertambah mengingat lonjakan kekerasan domestik ekstremisme yang terjadi baru-baru ini, terutama di kalangan veteran," ungkap Pentagon.

Para pejabat mengatakan kebijakan baru itu tidak banyak mengubah apa yang sebelumnya dilarang tetapi lebih merupakan upaya untuk memastikan tentara mengetahui jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan, sambil tetap melindungi hak Amandemen Pertama mereka untuk kebebasan berbicara. Dan untuk pertama kalinya, peraturan ini jauh lebih spesifik menjangkau aktivitas di media sosial.

Kebijakan baru tersebut menjabarkan secara rinci kegiatan yang dilarang, yang meliputi advokasi terorisme, mendukung penggulingan pemerintah, penggalangan dana atau unjuk rasa atas nama kelompok ekstremis, atau "menyukai" atau memposting ulang pandangan ekstremis di media sosial.

Aturan tersebut juga menetapkan bahwa agar seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban, komandan harus menentukan dua hal yaitu bahwa tindakan tersebut merupakan kegiatan ekstremis, sebagaimana didefinisikan dalam aturan, dan bahwa anggota militer "berpartisipasi aktif" dalam kegiatan terlarang itu. [VoA Ind]