Warga negara Myanmar yang akan dipulangkan dari Malaysia duduk di dalam bus di Lumut, Malaysia, 29 September 2026 [Foto: Hasnoor Hussain/Reuters]
DIALEKSIS.COM | Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut sekitar 10.000 warga Myanmar telah dipulangkan ke negara asalnya sejak Januari 2026. Pemulangan dilakukan melalui jalur udara dan laut berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Malaysia dan Myanmar.
Sekitar 1.500 orang di antaranya dipulangkan melalui tiga kapal, termasuk kapal rumah sakit milik Angkatan Laut Myanmar, pada pekan lalu. Anwar pada Selasa (6/10/2026) menyatakan seluruh proses repatriasi dilakukan secara sukarela dan telah mendapat persetujuan dari pihak yang dipulangkan.
Namun, klaim tersebut dipertanyakan kelompok hak asasi manusia dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR). Mereka khawatir warga Myanmar, terutama etnis Rohingya, menghadapi risiko persekusi, kekerasan, dan wajib militer jika kembali ke negara yang masih dilanda perang saudara.
UNHCR menyatakan stafnya tidak diizinkan bertemu langsung dengan warga Myanmar yang dipulangkan. Akibatnya, UNHCR tidak dapat memastikan apakah keputusan mereka benar-benar dibuat secara sukarela dan berdasarkan informasi yang memadai.
Anwar mengatakan pemerintah Myanmar telah memberikan jaminan bahwa warga yang kembali akan diperlakukan secara adil dan tidak menjadi korban kekerasan maupun pelanggaran hak asasi manusia.
Ia juga menyatakan akan membahas persoalan tersebut dengan pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, yang dijadwalkan berkunjung ke Kuala Lumpur dalam waktu dekat.
Min Aung Hlaing merupakan pemimpin kudeta militer Myanmar pada 2021. Di bawah kepemimpinannya, konflik bersenjata masih berlangsung di berbagai wilayah Myanmar. Ia juga memimpin operasi militer pada 2017 yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi.
Malaysia saat ini menampung lebih dari 200.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR, sebagian besar berasal dari Myanmar. Negara tersebut bukan anggota Konvensi Pengungsi PBB dan masih mengategorikan pengungsi sebagai migran tanpa dokumen.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa pemulangan ke Myanmar dapat membahayakan para pengungsi karena konflik dan dugaan pelanggaran terhadap etnis Rohingya masih berlangsung. [Aljazeera, AFP, Reuters]
Sebelumnya
