Ilustrasi pekerja atau tenaga TI. [Foto: wowkeren]

DIALEKSIS.COM | Washington - AS telah memperingatkan bahwa pekerja Teknologi Informasi (TI) dari Korea Utara berusaha mendapatkan pekerjaan kerja jarak jauh dengan menyembunyikan identitas asli mereka dengan tujuan mencuri uang untuk Pyongyang.

Banyak dari mereka berpura-pura dari bagian lain Asia, menurut tiga lembaga pemerintah AS. Mereka diduga membantu mendanai program senjata Korea Utara, yang melanggar sanksi internasional.

Negara ini telah melakukan beberapa uji coba rudal dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Maret, Korea Utara menguji coba rudal balistik antarbenua yang dilarang untuk pertama kalinya sejak 2017.

"Parlemen Korea Utara mengirimkan ribuan pekerja TI yang sangat terampil di seluruh dunia untuk menghasilkan pendapatan yang berkontribusi pada senjata pemusnah massal dan program rudal balistiknya, yang melanggar sanksi AS dan PBB," kata Departemen Luar Negeri AS, Departemen Keuangan AS dan Biro Investigasi Federal, dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin (16/5/2022).

Pernyataan itu mengatakan para pekerja tersebut berada di Korea Utara dan negara-negara lain, terutama China dan Rusia. Sejumlah kecil dikatakan berbasis di Afrika dan Asia Tenggara.

"Pekerja TI ini memanfaatkan tuntutan yang ada untuk keterampilan TI tertentu, seperti pengembangan perangkat lunak dan aplikasi seluler, untuk mendapatkan kontrak kerja lepas dari klien di seluruh dunia, termasuk di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur," katanya.

"Meskipun pekerja TI parlemen biasanya terlibat dalam pekerjaan TI yang berbeda dari aktivitas siber berbahaya, mereka telah menggunakan akses istimewa yang diperoleh sebagai kontraktor untuk memungkinkan intrusi siber berbahaya," tambah pernyataan itu.

Ia juga mengatakan perusahaan yang mempekerjakan pekerja Korea Utara dapat menghadapi hukuman hukum karena melanggar sanksi.

"Mempekerjakan orang Korea Utara menimbulkan banyak risiko," bunyi pernyataan itu. "Mulai dari pencurian kekayaan intelektual, data, dan dana hingga kerusakan reputasi.". [BBC]