DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Meskipun tahun 2023 memasuki kuartal terakhir realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) baru mencapai 59,51 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 11,093 triliun.

Hal ini menandakan masih ada proyek atau program yang belum terlaksanakan dalam mencapai target pembangunan yang direncanakan untuk tahun ini. Menyisakan waktu hanya dua bulan sebelum akhir tahun, sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) realisasi anggran masih dibawah 50 persen.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai masih rumit eksekusi pekerjaan tender. Meskipun sejumlah paket proyek sudah ada, namun pelaksanaannya terhambat disebabkan perencanaan baru dilakukan setelah pengesahan anggaran.

“Penghambat esekusi proyek misalnya, Detail Engineering Design (DED) atau detail gambar kerja yang dibutuhkan tidak langsung dibuat pada saat perencanaan proyek, kebiasaan yang terjadi ini dilakukan setelah setelah proses pengesahan anggaran, ini termasuk yang menghabat realisasi anggaran,” kata Koordinator MaTA Alfian kepada Dialeksis.com (14/10/2023).

Selain masalah proses tender kata Alfian, faktor yang menjadi penghambat dalam realisasi anggaran masalah kinerja juga menjadi hal yang perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh.

Menurut Alfian Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses tender yang saat ini terbukti rumit dan menyulitkan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBA, sehingga ini berpengaruh pada keterlambatan dalam realisasi anggaran.

"Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja SKPA adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran," kata Alfian.

Dia menekankanpembuat kebijakan harus memastikan bahwa semua langkah-langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.