DIALEKSIS.COM | Idi - Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Khaidir mendesak Pemerintah Aceh Timur agar menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan juga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sengketa tanah Hak Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dengan perusahaan.

Ungkapan tersebut disampaikannya merespons segala pemberitaan mengenai carut-marut persoalan penolakan warga Aceh Timur yang meminta agar HGU PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta tidak lagi diperpanjang lagi.

Khaidir mengaku yakin pemerintah nasional akan merespons surat tersebut, apalagi Menteri ATR/BPN menurutnya adalah sosok yang tegas terhadap segala sengketa tanah, baik mafia tanah maupun sengketa tanah perusahaan dengan warga.

“Saya selaku putra Idi Tunong yang juga di lingkar perusahaan HGU, perusahaan yang sekarang banyak diberitakan bermasalah dengan masyarakat. Saya sangat menyayangkan hal itu terjadi,” ungkap Khaidir kepada Dialeksis.com, Aceh Timur, Selasa (5/7/2022).

Menurutnya, kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat janganlah menambah keruwetan. Sejatinya kehadiran perusahaan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar.

Di samping itu, Khaidir mengaku tidak yakin Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mampu menyelesaikan sengketa tanah ini sendirian. Apalagi, kata dia, rekam jejak pemberitaan terhadap penyelesaian kedua perusahaan tersebut datangnya seperti rembulan.

“Timbul dan tenggelam. Jadi kalau tidak ada upaya penyelesaian, menurut saya selamanya juga akan berbuntut seperti itu kejadiannya. Maka dari itu memang sangat disayangkan kejadian-kejadian seperti ini,” ucapnya.

Padahal, lanjut dia, pihak PT Bumi Flora dalam upaya mensejahterakan masyarakat di lingkar perusahaan bisa melihat sisi historisnya, karena banyak warga di sana yang miskin. 

“Seharusnya PT Bumi Flora harus lebih gencar lagi memajukan atau mensejahterakan masyarakat di lingkar perusahaan,” pungkasnya. [AKH]