Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Aryos Nivada. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Legalitas kepemimpinan Partai Demokrat memasuki babak baru usai Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait status Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko Cs masih mencoba untuk mengambil alih Partai Demokrat pasca Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 2021 lalu. 

Menurut Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Aryos Nivada mengatakan, pergerakan Moeldoko CS dalam bacaan politik bukan hal yang terjadi begitu saja tanpa setingan. Ini adalah bagian yang sengaja dibuat dan terskenario guna menggagalkan Demokrat untuk masuk di dalam pesta demokrasi sebagai peserta Pemilu 2024.  

"Upaya itu sangat terasa sekali, untuk mengganjal Demokrat sekaligus membubarkan koalisi yang sudah diusung PKS, Demokrat dan Nasdem untuk kandidat Capres," ujarnya kepada Dialeksis.com, Rabu (5/4/2023). 

Lebih lanjut, Pengamat Politik dan Keamanan itu menjelaskan, kalau hal ini dianggap sekedar angin lalu oleh Demokrat tanpa ada upaya membangun konsolidasi dan strategi penanganannya agar tidak melebar, maka banyak kader akan lari dari Partai Demokrat. Intinya strategi jitu melokalisir sekaligus mematikan gerak Moeldoko perlu dipikirkan secara bijak dan mandalam.

"Jika mau dicermati ini bukan kerja yang parsial tapi ini sangat terukur, kenapa tidak jauh-jauh hari Moeldoko mengajukan peninjauan kembali," imbuhnya.  

Walaupun dalam penilaian Aryos, klaim bawa 4 novum baru lawan Demokrat, tidak menutup kemungkinan intervensi dari pesaing politik membantu memenangkan gugat peninjauan kembali (PK) Moeldoko.

“Jika itu terjadi maka bisa dipastikan kontrol Demokrat ditangan Moeldoko serta peta konstelasi nasional akan berubah,” terangnya. 

Bagi Aryos, manuver Moeldoko punya nuansa untuk menggerus dan membubarkan Demokrat dalam kancah politik nasional menjelang Pemilu 2024. 

"Atau bisa jadi nanti Moeldoko akan mengambil alih Demokrat setelah putusan MA, maka mau tidak mau tanda tangan Moeldoko berpengaruh untuk melanjutkan atau tidak Demokrat sebagai peserta Pemilu," kata Pendiri Jaringan Survei Inisiatif (JSI) itu. 

Kemudian di sisi lain, menurut Aryos, arus turbulensi Demokrat dibandingkan dengan fase pertama, fase kedua ini turbulensi semakin kuat. Karena selain manuver Moeldoko, tentunya keberadaan sosok Anas Urbaningrum usai lepas dari penjara pasti tidak akan berdiam diri.

Dipastikan Anas tidak akan tinggal diam untuk bisa melemahkan Partai Demokrat. Bagaimana pun, Anas merupakan mantan ketua umum Demokrat dan lama di Partai Demokrat, sehingga ia tahu kekurangan Partai Demokrat bahkan tahu juga kasus-kasus di Partai Demokrat.

Untuk itu, kata Aryos, potensi-potensi ini harus dibaca oleh Demokrat, karena kalau tidak, banyak kader akan lari dari Demokrat. Tidak menutup kemungkinan jika ini tidak bisa terselesaikan dengan cepat maka dipastikan kader Demokrat pindah ke partai lain. 

"Tapi sama saja kalau kadernya mau hijrah ke partai lain, nggak bisa juga karena sudah mengecil waktunya hampir tutup. Artinya mau nggak mau bargaining position kemenangan Moeldoko semakin kuat karena tanda tangan dia akan berlaku," pungkasnya. (Nor)