DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mulai Kamis (17/1) hingga dua hari ke depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pencatatan dan perekaman data kependudukan kepada warga binaan disemua lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Indonesia.

Kegiatan ini bagian dari upaya meningkatkan pencatatan masyarakat yang telah berhak memiliki KTP-el, juga bagi mereka yang mempunyai hak suara di 17 April 2019 nanti. 

Ketua KPU Arief Budiman yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik kerja sama tersebut dengan mengatakan bahwa relasi yang terbangun lintas kementerian/lembaga ini dapat meningkatkan akurasi hak pilih warga terjamin di hari pemungutan suara nanti. Dengan makin validnya pemilih memiliki KTP-el maka prinsip pemilu pun semakin lengkap. 

"Karena prinsip pemilu itu terselenggara ketika ada penyelenggara, peserta dan pemilih. Nah hari ini bagian penting dari pemilu (pemilih) dapat dikerjakan dengan baik," ujar Arief di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang Jakarta. 

Arief berharap gerakan serentak yang dilaksanakan d isemua lapas se-Indonesia ini juga terus digelorakan hingga ke tiap lini masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang memiliki KTP-el sebagai syarat untuk bisa memilih nanti. 

"Dengan single identity number, penyelenggara juga bisa melayani pemilih dengan baik," tambah Arief. 

Dikesempatan selanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap upaya yang dilakukan kementeriannya bekerjasama dengan Kemenkumham dapat merekam warga binaan yang mempunyai hak suara di pemilu nanti. Menurut dia siapapun orangnya maka selama yang bersangkutan memiliki hak untuk mencoblos maka harus diperjuangkan.

"Ini hak konstitusional warga negara, siapa saja dilindungi," ucap Tjahjo.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan latar belakang pihaknya menggelar pendataan dan perekaman identitas warga binaan secara serentak adalah untuk menjaga hak pilih warga di pemilu nanti. Menurut dia, hak warga binaan yang sudah banyak dirampas karena bagian dari hukuman jangan lagi ditambah dengan hilangnya hak politik mereka untuk bisa memilih pemimpin. "Masa kita rampas juga pilihan pemimpinnya, saya kira tidak fair," tutur Yasonna. (hupmas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)