Dr. Abdul Rivai Ras memaparkan materi “Politik Santun” dalam Acara diskusi publik yang digelar FWO, Selasa (18/12) di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Edizaro Lasse/ist )

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mengangkat tema "Membangun Budaya Politik Santun dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara", Forum Wartawan Online (FWO) Indonesia menggelar Diskusi Publik, bertempat di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/12).

Kegiatan tersebut menghadirikan para pakar, wakil rakyat, dan akademisi di antaranya, Dr. Abdul Rivai Ras (Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia), Dr. Abdul Aziz Khafia S.Si,.M.Si (Anggota DPD/MPR RI), Marsekal TNI (Purn) Ir. Muhammad Johansyah, M.Eng,. MA. (Dosen, Peneliti Keamanan Internasional), dan Denny Charter (Direktur Eksekutif Index Politika Indonesia), dengan dipandu Moderator Nur Budi Hariyanto,. M.Si.

Terkait budaya politik di Indonesia saat ini, Dr. Abdul Rivai Ras dalam paparan materinya mengungkapkan, politik Indonesia dalam konteks kekinian terbagi menjadi tiga garis besar yakni pertama, budaya politik tradisional atau keetnisan, kedua, budaya politik Islam yang mana merupakan suatu pendekatan terhadap agama Islam, dan ketiga, budaya politik modern yang mana merupakan suatu pendekatan untuk memajukan suatu keamanan yang stabil.

"Dalam studi budaya demokrasi di Indonesia, nampak selalu mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Karena itu, terjadinya suatu perubahan dalam budaya demokrasi satu negara seperti di Indonesia, sangat mempengaruhi kestabilitasan sistem politik nasional," terangnya.

Untuk itu, lanjut Rivai, diperlukan adanya suatu studi tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu rezim dalam sebuah negara. Studi tersebut tentunya berkaitan erat dengan dinamika politik di Indonesia dalam mengatur ketatanegaraan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Menyinggung dinamika politik menjelang Pilpres 2019 mendatang, Rivai menuturkan, panasnya dinamika politik di tahun ini menuntut setiap politisi, parpol dan calon kepala daerah atau calon presiden untuk mengedepankan kesantunan dalam berpolitik.

"Santun berpolitik dimaknai bahwa aksi politik bukanlah politik yang membawa perpecahan, bukan politik yang saling menghujat, bukan politik yang saling mencela, bukan politik yang saling memaki," jelasnya.

"Karena itu, bentuk kesantunan dalam berpolitik mencakup komunikasi dan interaksi melalui penuturan kata yang lemah lembut disertai dengan tingkah laku yang halus dan baik," tambah Founder BRORIVAI Center ini.

Intinya, kata Rivai, kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Santun tercakup dalam dua hal yaitu santun dalam berucap dan santun dalam perbuatan.

"Jadi santun berpolitik dapat dilihat dari bagaimana berkata yang baik, tidak memecah belah, tidak menghujat, menghina atau merendahkan, dan tidak menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara kotor. Berbeda dengan pengertian politik santun ditinjau dari konsep budaya politik yang berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang menjadi dasar bagi semua tindakan atau yang lazim disebut fatsun politik," papar pria yang akrab disapa Bro Rivai ini.

Etika politik santun di sini, lanjutnya, dimaknai sebagai budaya untuk selalu memberi solusi bukan masalah. Konsep ini diarahkan untuk memberikan ruang sekaligus cara bahwa dalam menyelesaikan masalah politik, tahapan proses sampai dengan pengambilan keputusan akhir tetap harus memberikan orientasi pembelajaran bagi publik melalui fatsun politik.

"Budaya politik yang baik atau santun seharusnya dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Karena itu budaya politik santun, secara realitas dapat dilihat dari suatu tindakan yang bersih (bebas dari KKN) dan beretika dalam sistem politik dan pemerintahan yang baik, serta dalam memperkokoh integrasi nasional," pungkas Rivai Ras. (el/mi)