Sumber : cnnindonesia.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mempertanyakan nasionalisme yang hendak dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Pertanyaan ini dilayangkan Sohibul menanggapi tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

Menurutnya, situasi yang terjadi saat ini seolah memberikan toleransi perilaku korupsi selama memiliki jiwa Pancasila.

"Kalau orang yang berintegritas tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan, nasionalisme apa yang hendak dibangun?" ucap Sohibul dalam keterangannya, Sabtu (29/5).

"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa KPK berada di titik nadir saat ini. Ia pun menduga TWK yang menyebabkan sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos proses alih status menjadi ASN bermuatan politik.

"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extraordinary," kata mantan Presiden PKS itu.

Ia menambahkan, situasi yang terjadi saat ini sangat memilukan karena orang-orang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai anggota 'kelompok taliban' alias radikal, dan tidak mempunyai komitmen serta pengetahuan kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan 51 dari 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK memiliki catatan merah dan sudah tak bisa dibina. Mereka tak bisa bergabung lagi dengan KPK.

Sementara, 24 pegawai KPK lainnya masih bisa dibina sebelum diangkat menjadi ASN.

"Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang sudah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di Kantor BKN, Selasa (25/5).

Pengumuman tersebut mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK. Mereka menganggap pengumuman yang dilakukan Alex sebagai bentuk pelecehan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono menyatakan lebih baik dipecat daripada harus dibina ulang.

Sementara, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyatakan perang terbuka dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait polemik TWK.

(mts/pmg)