DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun. Karena itu, ia berharap pada 2020 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, angka kemiskinan bisa turun di bawah 9 persen.

"Tadinya sudah single digit, rekor Indonesia. Kita berharapkan akan muncul rekor baru di bawah 9 persen tahun 2020," kata Sri Mulyani di ruang sidang Badan Anggaran DPR, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.

Adapun angka kemiskinan Indonesia hingga Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau setara dengan 25,14 juta orang. Menurut Sri Mulyani, penurunan angka kemiskinan akan diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia dengan Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat ke 72,51.

Hal itu dia ucapkan saat menyampaikan Pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sri Mulyani berharap, pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya tumbuh, tapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini indikator pengangguran terus turun. "Tahun depan, range 4,8 hingga 5,1. Gini koefisien tren membaik sejak lima tahun terakhir," ujar dia.

Artinya, Sri Mulyani menambahkan, upaya untuk mengurangi kesenjangan terus berjalan efektif dan konsisten. Tahun depan, rasio Gini diproyeksikan turun pada 0,375, dibandingkan tabun ini yang outlooknya 0,382, dan turun dari tahun lalu yang 0,389.

Dalam Nota Keuangan 16 Agustus, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan asumsi ekonomi makro 2020. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya.

Namun belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target atau asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dalam RAPBN 2020 riskan turun alias rawan tak tercapai. Karena itu, diperlukan usaha khusus untuk bisa mencapai target tersebut.

"Asumsi pertumbuhan 5,3 persen pada 2020 memiliki risiko ke bawah yang makin meningkat. Karena itu, diperlukan langkah radikal dan fundamental dari keseluruhan kementerian," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Selatan, Selasa 27 Agustus 2019. (im/tempo)