Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 2 (DPT HP-2), digelar di Hermes Palace Hotel, Rabu 14 November 2018. @foto Adi KIP

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta pemerintah daerah membantu penyelenggara Pemilu meningkatkan partisipasi masyarakat di Pemilu 2019. Menurutnya, peran dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari Pemilu.

"Tingkat partisipasi masyarakat menjadi perhatian khusus pada Pemilu Serentak 2019. Kepada jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkahlangkah konkret agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019, yaitu sebesar 77,5 persen," katanya di Jakarta Utara, Kamis (22/11).

Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah. Hadi menuturkan dalam setiap pergelaran Pemilu pasti ada dinamika serta persoalan yang harus segera diantisipasi, salah satunya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Persoalan yang harus cepat diantisipasi antara lain, belum terpenuhinya target tingkat partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, peran petugas Pemilu di lapangan, dan juga ancaman berita hoax, politisasi SARA, money politik serta black campaign," jelasnya.

"Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus dievaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu 2019," imbuhnya.

Hadi menyampaikan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini harus dapat menjamin hak politik masyarakat. Sehingga aspirasi politik masyarakat harus tersalurkan secara alamiah tanpa adanya tekanan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

Terakhir, dia mengingatkan pentingnya sinergitas jajaran pemerintahan dalam menyukseskan gelaran Pemilu Serentak 2019, dengan memperhatikan catatan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

"Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama dengan aparat keamanan terus tingkatkan sinergitas dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan untuk Pemilu 2019 yang sukses, aman, tertib dan lebih beretika," tutupnya.

Sementara itu, pemilih di Aceh tercatat sebanyak 3.515.121 orang, pada pileg dan pilres 2014, jumlah pemilih yang tidak mengunakan hak pilihnya mencapai 1 juta orang.