Ketua IMAPA Jakarta, Sulthan Fansuri Selian. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ikatan Mahasiswa Aceh (IMAPA) Jakarta menyoroti keras keputusan Pemerintah Pusat yang belum menetapkan banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional, meski dampak kerusakan dan jumlah korban semakin besar.
Berdasarkan laporan BNPB per 28 November 2025, tercatat 174 korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari angka tersebut, 35 orang meninggal dunia di Aceh, disertai 25 warga hilang dan 8 orang luka-luka. Aceh juga mencatat 4.846 Kepala Keluarga (KK) yang terpaksa mengungsi akibat banjir dan longsor yang melanda berbagai kabupaten/kota. Infrastruktur vital, akses transportasi, hingga jaringan komunikasi turut terganggu, sementara ribuan rumah dan fasilitas dasar rusak.
IMAPA Jakarta menilai keputusan pemerintah pusat yang menyebut “struktur daerah masih mampu menangani” tidak mencerminkan kenyataan lapangan. Menurut organisasi mahasiswa tersebut, skala bencana yang memakan banyak korban dan menimbulkan pengungsian masif telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.
“Dengan 35 jiwa tewas, puluhan warga hilang, dan ribuan keluarga terdampak di Aceh, ini bukan soal administratif semata. Ini soal nyawa, keselamatan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Negara harus hadir dengan kekuatan penuh,” tegas Ketua IMAPA Jakarta, Sulthan Fansuri Selian.
Ia menekankan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sebatas label formal, tetapi instrumen penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan tanpa hambatan birokrasi, mulai dari evakuasi, penyelamatan, pendistribusian bantuan, hingga pemulihan wilayah terdampak.
IMAPA Jakarta juga mendesak agar proses penanganan pascabencana melibatkan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, serta komunitas lokal. Menurut mereka, pendekatan kolaboratif diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Selain bantuan darurat, warga membutuhkan rencana pemulihan jangka panjang seperti pemulihan layanan dasar, penyediaan rumah layak huni, serta pemulihan mata pencaharian.
Sebagai organisasi mahasiswa yang vokal terhadap isu kemanusiaan dan keadilan sosial, IMAPA Jakarta berkomitmen terus mengawal situasi di lapangan. Mereka memastikan suara masyarakat terdampak tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk administrasi dan bahwa negara hadir secara maksimal.
“Kami menyerukan kepada pemerintah pusat: bertindaklah sekarang. Jangan biarkan penderitaan warga Aceh dan Sumatera berlarut tanpa respons yang seharusnya,” tutup Sulthan.
Sebelumnya