DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hingga 1 April 2019, Bawaslu menangani sebanyak 6.649 temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Dari total pelanggaran tersebut, sebanyak 548 merupakan pelanggaran pidana Pemilu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, dari 548 pelanggaran pidana yang ditangani Bawaslu, 66 yang sudah sampai pada pemeriksaan di pengadilan dan sudah ada putusan inkracht.

Pelanggaran pidana tersebut terdiri dari politik uang sebanyak sembilan putusan, pemalsuan dokumen delapan putusan, pelaksana/peserta dan tim kampanye melanggar larangan kampanye 21 putusan kampanye melibatkan unsur yang dilarang lima putusan, kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan 11 putusan, kampanye di media cetak elektronik di luar jadwal dua putusan, keterlibatan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye sembilan putusan, penggunaan fasilitas negara dua putusan, dan kampanye di tempat terlarang satu putusan.

"Ini menunjukkan capaian kualitas Pemilu yang diharapkan masih jauh dari harapan bersama karena masih banyak pelanggaran yang terjadi," ujar Dewi dalam forum Rapat Kerja Penegakan Tindak Pidana Pemilu dan Peran Ahli Hukum Pidana Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis, Senin (1/4/2019), di Batam.

Untuk itu, sambung Dewi, perlu dilakukan upaya perbaikan, bukan hanya dari sisi penyelenggara, melainkan juga pendidikan politik serta komitmen peserta Pemilu untuk melaksanakan kontestasi yang tunduk aturan dan azas Pemilu.

Selain pelanggaran pidana Pemilu, dari total 6.649 temuan dan laporan yang diproses Bawaslu, terdapat 4.759 pelanggaran administrasi, 107 pelanggaran kode etik, dan 656 pelanggaran hukum lainnya. Sementara 105 pelanggaran masih dalam proses dan 474 kategori bukan pelanggaran. 

Sumber:website Bawaslu.