Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. [Foto: Puspen Kemendagri]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh merespon kekhawatiran Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim terkait ancaman hilangnya 200 juta data kependudukan rakyat Indonesia yang dimiliki Kemendagri.

Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Dirjen Zudan pun membenarkan pernyataan Luqman Hakim yang menyatakan, saat ini perangkat keras di Dukcapil rata-rata usianya sudah melebihi 10 tahun. 

Apalagi garansi dan spare part perangkat sudah tidak diproduksi lagi atau end off support/end off life. Juga dikatakan Luqman, Dukcapil belum melakukan peremajaan dan penambahan perangkat lantaran belum tersedia anggara

"Ada ratusan server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el, dan penunggalan data perekaman yang harus diremajakan. Sedangkan untuk storage yang ada saat ini memiliki kapasitas untuk back up data yang mencukupi dan berjalan dengan baik, aman datanya," kata Zudan gamblang menjelaskan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Untuk keamanan dan ketersediaan data kependudukan, Ditjen Dukcapil melakukan backup data secara rutin di pusat data cadangan Batam, dan juga pada tape backup, sehingga data dipastikan terjaga ketersediaannya.

Untuk menjaga keamanan data, telah dipasang firewall jaringan, web application firewall, menggunakan https untuk web security aplikasi, menggunakan jaringan tertutup.

Selain itu, Dukcapil bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan menerbitkan Permendagri No. 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan.

Jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 273,8 juta, semuanya terdata lengkap dalam database.

Dulu tahun 2015 hanya 30 lembaga yang kerjasama. Sekarang lembaga yang sudah bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil sudah 5.010 lembaga.

"Ini semua menyebabkan beban pelayanan adminduk dan pemanfaatan data semakin bertambah," pungkas Zudan. [PK]