[Foto: anadolu agency]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Armenia dan Azerbaijan menyetujui gencatan senjata yang ditengahi Rusia di Nagorno-Karabakh mulai Sabtu (10/10). Namun kedua belah pihak segera saling melemparkan tuduhan melanggar kesepakatan dengan serangan baru.

Menteri Luar negeri Armenia dan Azerbaijan menandatangani gencatan senjata di Moskow. Kesepakatan ini diperoleh setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi perantara dalam serangkaian panggilan telepon dengan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinian.

Rusia telah mensponsori bersama pembicaraan perdamaian di Nagorno-Karabakh bersama dengan Amerika Serikat dan Prancis sebagai ketua bersama dari apa yang disebut Minsk Group. Kelompok yang bekerja di bawah naungan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa ini sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

Kedua menteri luar negeri negara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa gencatan senjata dimaksudkan untuk menukar tahanan dan ganti rugi orang mati. Rincian spesifik akan disepakati nanti.

Pengumuman gencatan senjata tersebut menyusul pembicaraan selama 10 jam di Moskow, Rusia, yang disponsori oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov. Kesepakatan itu menetapkan gencatan senjata harus membuka jalan bagi pembicaraan tentang penyelesaian konflik.

Jika gencatan senjata berlangsung, maka itu akan menandai kudeta diplomatik besar bagi negara yang memiliki pakta keamanan dengan Armenia tetapi juga memupuk hubungan hangat dengan Azerbaijan. Selain itu, gencatan senjata yang langgeng di Nagorno-Karabakh akan memungkinkan Kremlin membendung upaya Turki untuk memperluas pengaruhnya di halaman belakang Rusia tanpa merusak hubungan strategisnya dengan Ankara [Republika].