DIALEKSIS.COM | Palestina - Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menghentikan semua bantuan untuk Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, menurut seorang pejabat AS.

Keputusan yang diumumkan pada hari Jumat dikaitkan dengan batas waktu 31 Januari yang ditetapkan oleh undang-undang AS yang baru di mana penerima bantuan asing akan lebih terekspos pada tuntutan hukum anti-terorisme.

Tenggat waktu juga melihat sekitar $ 60 juta bantuan AS untuk pasukan keamanan Palestina, yang kerjasama dengan pasukan Israel membantu menjaga ketenangan relatif di Tepi Barat.

Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme Kongres (ATCA) memberdayakan orang Amerika untuk menuntut penerima bantuan asing di pengadilan AS atas dugaan keterlibatan dalam "aksi perang".

Otoritas Palestina menolak pendanaan lebih lanjut AS karena kekhawatiran tentang kemungkinan eksposur hukumnya, meskipun ia membantah tuduhan Israel bahwa itu mendorong serangan bersenjata.

"Atas permintaan Otoritas Palestina, kami telah menghentikan beberapa proyek dan program tertentu yang didanai dengan bantuan di bawah otoritas yang ditentukan dalam ATCA di Tepi Barat dan Gaza," kata seorang pejabat AS kepada Reuters, Jumat.

"Semua bantuan USAID di Tepi Barat dan Gaza telah berhenti."

Tidak jelas berapa lama penghentian akan berlaku.

Pejabat itu mengatakan saat ini tidak ada langkah yang diambil untuk menutup misi USAID di wilayah Palestina, dan belum ada keputusan tentang penempatan staf di misi USAID di Kedubes AS di Yerusalem.

USAID adalah agen utama yang mengelola bantuan luar negeri AS di wilayah Palestina.

Menurut situs webnya, agensi tersebut menghabiskan $ 268 juta untuk proyek-proyek publik di Tepi Barat dan Gaza serta pembayaran utang sektor swasta Palestina pada tahun 2017, tetapi ada pemotongan yang signifikan untuk semua pendanaan baru hingga akhir Juni 2018.

Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan: "Penangguhan bantuan kepada orang-orang kami, yang mencakup sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan, akan memiliki dampak negatif pada semua, menciptakan suasana negatif, dan meningkatkan ketidakstabilan. "

Otoritas Palestina adalah badan pemerintahan sendiri sementara yang dibentuk setelah perjanjian damai Oslo 1993. Proses perdamaian, yang bertujuan menemukan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, telah terhenti sejak 2014.

Di Gaza, juru bicara Hamas Ismail Rudwan mengutuk penghentian bantuan, menyesalkan apa yang disebutnya "uang terpolitisasi".

Pengumuman USAID datang setelah pejabat kemanusiaan di Tepi Barat dan Gaza mengatakan mereka menghadapi pengurangan dana secara umum dari donor di seluruh dunia.

Tahun lalu, Washington memotong ratusan juta dolar bantuan kepada Palestina, yang termasuk pendanaan untuk kelompok-kelompok kemanusiaan yang didukung oleh USAID.

Pemotongan AS secara luas dilihat sebagai sarana untuk menekan kepemimpinan Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Israel dan untuk terlibat dengan administrasi Trump menjelang rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu.

Akibatnya, puluhan karyawan LSM diberhentikan, program kesehatan dan pengangguran ditutup, dan proyek infrastruktur terhenti.

Pada bulan Agustus, Washington mengumumkan diakhirinya semua dana AS untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina. Agensi menerima $ 364j dari AS pada tahun 2017.

Pada Januari, Program Pangan Dunia memangkas bantuan pangan menjadi sekitar puluhan ribu warga Palestina karena kekurangan dana.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan para pejabat Palestina, AS dan Israel berusaha mencari cara untuk menjaga agar uang tetap mengalir ke pasukan keamanan Abbas.

"Kami akan menemukan solusi untuk hal-hal ini. Saya tidak akan memerinci," menteri kabinet keamanan Israel Yuval Steinitz mengatakan kepada Radio Israel pada hari Kamis.

USAID akan terus menerapkan manajemen konflik dan hibah mitigasi di Israel, dengan peserta Yahudi dan Arab, kata pejabat itu. Reuters