Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin sipil de facto Myanmar pada 2016 [Ann Wang / Reuters]

DIALEKSIS.COM | Myanmar - Pemerintah Aung San Suu Kyi menggunakan 'hukum opresif' terhadap kritik damai, Kelompok hak asasi manusia mengatakan kebebasan berekspresi semakin memburuk sejak pemerintah Aung San Suu Kyi menjabat pada tahun 2016. 

Aung San Suu Kyi terus menggunakan undang-undang era pemerintahan militer yang menindas untuk menuntut para pengkritik damai, membatalkan harapan bahwa pemimpin demokratis pertama negara itu dalam beberapa dasawarsa akan menjaga kebebasan berbicara, menurut sebuah laporan baru yang memberatkan oleh kelompok hak asasi manusia terkemuka.

Kebebasan berekspresi telah memburuk sejak administrasi pemenang Hadiah Nobel berkuasa pada 2016, dengan penuntutan menciptakan "iklim ketakutan" di kalangan wartawan, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Jumat.

"Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi menjanjikan Myanmar baru tetapi pemerintah masih menuntut pidato damai dan protes dan gagal merevisi undang-undang lama yang menindas," Linda Lakhdhir, penasihat hukum Asia di HRW dan penulis laporan itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Tidak ada komentar segera dari pemerintah Myanmar. Al Jazeera