DIALEKSIS.COM | Hong Kong - oposisi demokratis Hong Kong bertujuan memenangkan kembali kursi dewan legislatif dalam pemilihan pada hari Minggu yang akan mengembalikan beberapa hak veto pada saat kebebasan kota yang diperintah Cina berada di bawah tekanan.

Partai Demokrat oposisi di kota itu menyia-nyiakan peluang pada bulan Maret untuk mendapatkan kembali hak veto mereka, mengumpulkan hanya dua dari empat kursi dalam pemilihan sela, sekarang sebagian besar dikendalikan oleh sekutu pro-Beijing.

Setelah 156 tahun pemerintahan kolonial Inggris, Hong Kong kembali ke Tiongkok pada tahun 1997 di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang menjamin tingkat otonomi yang tinggi dan janji hak pilih universal.

Sementara Partai Demokrat telah menikmati dukungan publik yang kuat di masa lalu dari publik yang dirugikan oleh kendali China yang merayap ke pusat keuangan Asia itu, mereka berjuang melawan kamp pro-Beijing yang jauh lebih besar dan didanai dengan lebih baik dan gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pihak berwenang untuk mengekang kebebasan pemilu.

Partai politik pro-kemerdekaan dilarang tahun ini, sementara beberapa aktivis demokrasi yang menjanjikan dilarang ikut serta dalam berbagai jajak pendapat setelah dianggap tidak cocok secara ideologi untuk jabatan publik.

Pemilihan hari Minggu, dipicu oleh penggulingan enam anggota parlemen pro-demokrasi karena sumpah jabatan yang tidak valid. Kritikus mengatakan langkah itu bermotif politik, yang menimbulkan pertanyaan baru atas reputasi Hong Kong sebagai tempat berlindung bagi kebebasan, yang tidak diizinkan di mana pun di Cina daratan.

"Apatisme adalah musuh terbesar kami sejauh ini," kata Lee Cheuk-yan, mantan anggota parlemen veteran dan kandidat partai oposisi pro-demokrasi, kepada Reuters.

 "Pemilihan ini sangat penting ... kita dapat semakin menahan erosi basis kekuatan kita oleh partai Komunis (Cina). Saya pikir kebanyakan orang tidak ingin Hong Kong menjadi kota lain di China. "

Saingan utama Lee adalah Rebecca Chan Hoi-yan, mantan jurnalis televisi dan penyiar TVB. Menjelang pemilihan, Chan terjerat dalam sejumlah kontroversi termasuk menjiplak kerja politisi demokrat.

Jajak pendapat ini terjadi pada saat meningkatnya kepedulian internasional terhadap kemerosotan kebebasan sipil yang dirasakan di Hong Kong.

Sembilan aktivis termasuk anggota parlemen dan profesor universitas sekarang menghadapi tuduhan gangguan publik yang berasal dari protes pro-demokrasi "Pendudukan Tengah" besar-besaran pada tahun 2014. Pengadilan tengarai bahwa mereka dapat dipenjara hingga tujuh tahun.

Seorang editor senior untuk Financial Times, Victor Mallet, juga secara efektif dikeluarkan dari kota dalam beberapa bulan terakhir, segera setelah ia membantu penyelenggaraan pidato seorang aktivis kemerdekaan di Hong Kong Foreign Correspondents 'Club.

Komisi Kajian Ekonomi dan Keamanan AS-Cina memperingatkan dalam laporan kongres bulan ini bahwa China telah "meningkatkan interferensi" dan "menutup ruang politik bagi aktivis pro-demokrasi untuk mengekspresikan ketidakpuasan". Reuters