Logo Dialeksis
Beranda / Dialog / Imparsial : Tindak Tegas Oknum Polisi Bermain Proyek

Imparsial : Tindak Tegas Oknum Polisi Bermain Proyek

Senin, 27 April 2020 14:26 WIB

Font: Ukuran: - +

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri. [Foto: Media Indonesia / Pius Erlangga]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kapolri Jenderal Idham Aziz bakal menindak tegas oknum anggota polisi yang kedapatan meminta jatah proyek ataupun melakukan pemerasan kepada para pengusaha.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran nomor R/2029/XI/2019 dan ditandatangani Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019 lalu.

Surat itu berisi imbauan kepada kepala daerah agar segera melapor kepada pimpinan Polri bila ada upaya permintaan/intimidasi/intervensi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.

"Prinsipnya kalau ada oknum, pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas, terbukti, periksa dan copot," kata Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal di Bareskrim Polri mengutip CNN Indonesia, Selasa (19/11/2020).

Pengaduan bisa dilakukan melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) di JL Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id," demikian tertulis dalam surat edaran itu.

Menanggapi kebijakan tersebut, Dialeksis.com berdialog dengan Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri pada Sabtu (25/4/2020). Berikut petikan wawancaranya.

Kapolri secara tegas bakal menindak oknum polisi yang nakal, bermain proyek atau mengganggu pemerintahan. Bagaimana Imparsial melihat kebijakan ini?

Pertama, kebijakan Kapolri itu patut untuk diapresiasi dan didukung. Tentu sebagai sebuah kebijakan, hal itu bagus dan sangat positif.

Dalam artian kebijakan tersebut mendorong polisi supaya lebih profesional. Tidak ada lagi yang namanya keterlibatan dengan proyek, karena hal itu menggangu profesionalitas mereka sebagai penegak hukum.

Apakah kebijakan ini punya potensi untuk tidak diimplementasikan secara serius, dengan kata lain hanya salah satu bentuk pencitraan saja?

Tentu kita perlu melihat dulu implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Kita tidak bisa berbicara lebih jauh soal ini, karena memang implementasinya masih sedang berjalan. Kita lihat nanti.

Meski begitu, keseriusan dalam implementasi inilah yang kemudian sangat ditunggu oleh publik. Sejauh mana keseriusan yang ditunjukkan Polri agar kebijakan tersebut terealisasi. Memastikan tidak ada polisi yang terlibat dalam penyimpangan. Itu semua sangat ditunggu di masyarakat.

Mabes Polri menyediakan call center. Apakah itu menjamin keamanan pihak yang melaporkan. Sebab selama ini ada ketakutan di masyarakat bahwa pelapor bukannya diapresiasi, malah diproses secara hukum?

Untuk ruang pengaduan sendiri (call center), tentu saja itu sesuatu yang bagus. Dalam artian bahwa ada media yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan di bawah.

Meski demikian, dalam konteks pelaporan tersebut juga harus disertai misalnya bukti yang kuat dan mendukung. Saya kira itu menjadi salah satu prasyarat penting dalam sebuah pelaporan dugaan kasus.

Bukti-bukti itu perlu dikumpulkan di masyarakat. Setelah terkumpul dan memiliki kekuatan, saya kira, baru kemudian proses pelaporan itu bisa dilakukan.

Meski demikian, hal itu tidak menjadi prasyarat satu-satunya. Ada ruang lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan kinerja kepolisian.

Ruang lain itu seperti apa. Apakah bisa dimainkan oleh Imparsial secara kelembagaan, manakala ada masyarakat yang memang membawa bukti akurat dan valid?

Iya, saya kira akan sangat baik jika masyarakat bisa memanfaatkan lembaga-lembaga yang secara otoritas punya kekuatan.

Misalnya Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan lembaga lain yang punya otoritas dan wewenang kuat, diatur oleh undang-undang.

Terlebih lembaga-lembaga seperti ini memang fungsinya sebagai lembaga pengawasan, baik secara internal maupun eksternal terhadap kepolisian. Lembaga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Semua jalur mekanisme pengawasan terhadap kepolisian perlu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kontrol, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian ada juga keterlibatan aktor pengusaha yang memberikan janji atau memanfaatkan institusi kepolisian sebagai tameng. Apakah juga ini terbaca oleh Imparsial?

Iya, sejauh ini kita belum punya data terkait hal itu. Meskipun hal yang demikian memang bukan menjadi rahasia umum lagi. Namun kita tidak punya data valid, sehingga tidak bisa terlalu jauh berbicara mengenai seperti apa polanya.

Tapi yang sangat penting, untuk menunjukkan keseriusan Polri, saya kira kebijakan itu tidak hanya harus didukung, tetapi juga harus diaktualisasikan sejauh itu positif bagi kepolisian dan masyarakat umum.

Kemudian ketika masyarakat diajak berpartisipasi melaporkan oknum polisi yang bermain proyek, sedangkan kini masyarakat dihadapkan pada sosialisasi yang kurang begitu maksimal. Apa saran Imparsial?

Nah, yang krusial kan bagaimana kebijakan itu diketahui secara luas oleh publik. Tentu saja untuk sampai ke masyarakat, Mabes Polri punya keterbatasan untuk melakukan sosialisasi hingga menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan satuan-satuan di daerah mulai dari Polda, Polres hingga ke bawahnya untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, sehingga betul-betul diketahui masyarakat. Kemudian juga dengan menafaaatkan media, saya kira itu sangat penting untuk terus digencarkan ke depannya.

Lalu bagaimana bila dihadapkan pada pemerintah sendiri yang terkadang juga memberikan ruang atau iming-iming seperti untuk kebutuhan operasional bagi internal kepolisian secara kelembagaan. Nah ini kan citranya bisa buruk. Apa yang bisa ditangkap dari realita seperti itu?

Saya kira perlu ada penguatan mekanisme kontrol di internal kepolisian itu sendiri untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Secara prinsip kan bagaimana memastikan tranparansi dan akuntabilitas dalam konteks bantuan tersebut.

Kalau kita baca dalam undang-undang Pemerintah Daerah (Pemda), Sudah menjadi peran dan tugas kepolisian untuk membantu Pemda dalam konteks kepentingan publik. Misal saat pengamanan Pilkada dan sebagainya. Nah yang terpenting di situ sebenarnya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitasnya dalam konteks pengelolaan anggaran. Itu saja kuncinya.

Editor :
Redaksi

dalimi
utu lebaran
Komentar Anda
hendri budian