Dialeksis.com, JAKARTA-  Menanggapi laporan kelangkaan premium, pemerintah mengambil langkah untuk memberlakukan penugasan penyaluran premium di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan Presiden sudah menginstruksikan agar pasokan premium tersedia di seluruh wilayah Indonesia.

Makanya pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM agar penyaluran BBM penugasan yaitu premium tidak hanya di luar Jawa Madura Bali (Jamali). Tetapi juga di wilayah Jamali.

"Yang sudah akan berjalan, menunggu tanda tangan Bapak Presiden, adalah Perpres yang akan kami revisi. Intinya adalah untuk premium itu tidak saja di luar Jamali, nantinya dalam waktu dekat dan sesegera mungkin juga untuk Jamali," jelas Arcandra Senin (9/4).

Meski premium di wilayah Jamali akan menjadi BBM penugasan, namun harga premium di wilayah Jamali belum akan berubah. Harga premium wilayah Jamali masih akan lebih mahal Rp 100 per liter.

"Ini sedang dihitung. Perbedaannya sesuai Kepmen kan Rp 100 antara Jamali dan non Jamali," imbuh Arcandra.

Selain itu, Arcandra bilang pemerintah juga masih menghitung apakah akan ada penambahan kuota premium. "Kita lihat kebutuhannya," katanya.

Catatan saja, pemerintah menyebut penyaluran premium hingga Maret-April ini masih jauh dari kuota yang ditetapkan. Pada tahun ini pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menetapkan kuota premium hanya untuk wilayah Non Jamali sebesar 7,5 juta KL.

Sejauh ini, Pertamina mengklaim telah menyalurkan premium penugasan sebesar 30% dari kuota yang ada. Sementara itu, Arcandra menyebut berdasarkan data pemerintah, realisasi konsumsi premium masih di bawah konsumsi premium yang direncanakan pemerintah. (Kontan)