DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe – Sekitar 200 wali murid dari pelbagai angkatan pada Sekolah Sukma Bangsa (SSB) Lhokseumawe berkumpul pada Sabtu (1/12/2018). Mereka menolak upaya akuisisi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pada rapat yang juga dihadiri pihak guru dan komite sekolah, para wali murid mengungkapkan keberatan atas rencana tim walikota Lhokseumawe untuk mengambil alih aset dan manajemen pendidikan yang telah dibangun sejak 2006 pascatsunami itu. Rata-rata para wali murid menguatirkan kualitas pendidikan akan anjlok jika diambil-alih oleh pemerintah kota. "Kami telah melihat bagaimana kapasitas pemerintah kota untuk menangani masalah pendidikan. Kita tak ingin sekolah ini menjadi kelinci percobaan Pemko", ungkap salah seorang wali murid.

Upaya akuisisi telah muncul beberapa waktu lalu. Namun, dari tiga Sekolah Sukma Bangsa yang dibangun di Aceh di Pidie, Bireun, dan Lhokseumawe, hanya Pemko Lhokseumawe yang masih ngotot untuk mengambil alih-aset dan manajemen pendidikan di Lhokseumawe. Bupati Pidie, Roni Ahmad atau dikenal dengan panggilan Abuchiek bahkan dengan tegas mundur dan tidak ingin mengintervensi pengelolaan sekolah yang didirikan berkat bantuan dari 34 negara donor pada masa tsunami itu. 

Beberapa wali murid menilai, faktor yang menggoda Pemko hanya pada nilai aset dan keuntungan finansial yang telah dirintis oleh SSB, sehingga motif dan komitmen pengembangan kualitas pendidikan bukan menjadi faktor utama.

Direktur SSB Lhokseumawe, Susan Sovia, menyatakan bahwa pertemuan yang digagas pihak sekolah ini untuk mendapatan dukungan dari pihak wali murid sebagai salah satu stakeholders pendidikan SSB. "Jika kita telah memiliki kebuatan tekad, termasuk dari wali murid, kita akan berjuang bersama meyakinkan Bapak Walikota untuk tidak mengambil-alih pengelolaan pendidikan dari tangan yayasan", sambut Susan. 

Sementara itu, dari pelacakan survei yang dilakukan pihak sekolah yang diisi oleh wali murid dari sejak jenjang SD hingga SMA menunjukkan 97,9 persen menolak upaya akuisisi dari pihak Pemko Lhokseumawe itu. Rata-rata para wali murid meragukan kemampuan Pemko dalam mengelola pendidikan secara profesional. Bahkan ada ide bahwa seharusnya Pemko mencoba merintis sekolah sendiri, sehingga tidak hanya memetik keuntungan dari proses pengembangan pendididikan yang telah stabil.(tkf)