DIALEKSIS.COM | Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra asal Daerah Pemilihan Aceh II, TA Khalid meminta penyaluran program bantuan bagi petani dalam upaya penanganan Covid-19 harus tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Hal tersebut disampaikan TA Khalid dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dengan agenda utama terkait realokasi anggaran dan refocussing kegiatan Kementerian Pertanian. Rapat itu sendiri berlangsung melalui metode rapat virtual (virtual meeting), Senin (4/5/2020).

“Terkait pengumuman oleh Menko Kemaritiman menyangkut program bantuan kepada 2,4 juta petani miskin sebesar 600 ribu rupiah per petani dalam bentuk cash dan saprotan. Dalam hal ini, harusnya yang menjadi leading sector adalah Kementan karena lebih mengerti kondisi petani. Untuk itu, kita meminta Kementan menjelaskan secara kongkrit mekanisme penyaluran bantuan tersebut dengan harapan nantinya akan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih”, ujar TA Khalid.

Selain itu, dalam rapat tersebut TA Khalid juga menyampaikan harapannya kepada Kementan agar refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemic covid-19 dapat segera dituntaskan secara kongkrit dan terukur.

“Kementan harus bergerak cepat dan tepat dalam menuntaskan proses refocussing kegiatan, dengan demikian kita berharap para petani akan segera dapat menerima bantuan dari Kementan, baik bantuan langsung tunai, bantuan alsintan dan bantuan lainnya. Jika tidak, maka kasian petani kita nantinya’, ujar TA Khalild yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Aceh.

Selanjutnya TA Khalid juga menambahkan, bahwa selama kurang lebih dua bulan terakhir berada di Aceh, dirinya masih belum melihat kehadiran Kementan secara nyata bagi petani ditengah pandemi Covid-19 ini. Walaupun sebenarnya bagi petani, wabah covid-19 tidak berdampak secara langsung dalam proses produksi, dimana petani masih bisa turun ke sawah, ke ladang dan lainnya. Namun aspek pemasaran hasil produk pertanian ikut terkena dampak, termasuk aspek sosial sebagai masyarakat.

“Harusnya dalam menghadapi covid-19 ini, Kementan mampu melakukan terobosan dalam hal realokasi anggaran dari kementerian lain dalam upaya memperkuat ketahanan dan jaminan ketersediaan pangan dimasa pandemic ini. Sehingga begitu musibah corona ini berakhir maka keamanan pangan negara ini terjamin bersama petani kita yang sejahtera”, pungkas TA Khalid.

Sementara itu, Fraksi Gerindra dalam rapat kerja tersebut menyampaikan sejumlah perhatian masalah dan usulan kepada Menteri Pertanian. Setidaknya ada 9 (Sembilan) point utama yang disampaikan dalam rapat tersebut, terutama menyangkut refocussing kegiatan dan realokasi berbagai bidang kegiatan di Kementerian Pertanian.

Fokus perhatian utama Fraksi Gerindra terkait adalah efektifitas dan efesiensi anggaran, ketepatan sasaran serta keberpihakan kepada para petani dan unsur lain yang berperan dalam sektor pertanian, seperti penyuluh pertanian, Tenaga Kontrak Pendamping (TKP), Petugas Pendamping Lapang TKP (PLPTKP).