Mantan ketua Fraksi Partai Aceh Kautsar M. Yus

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan ketua Fraksi Partai Aceh Kautsar M. Yus ikut berkomentar di media sosial soal sidang Pembahasan Alat Kelengkapan (AKD) DPR Aceh yang berakhir ricuh.

Mantan anggota DPR Aceh 2014-2019 ini menceritakan pengalamannya soal perubutan posisi atau jabatan yang sangat diincar oleh wakil rakyat di DPR Aceh.

Menurut Kautsar, posisi komisi yang sangat diincar di DPR Aceh adalah komisi II dan IV, kedua komisi dianggap komisi basah di DPR Aceh.

Fenomena ricuh di DPR Aceh bukan kali ini saja, hampir setiap sidang pembahasan AKD selalu berakhir ricuh. Masalahnya penentuan posisi atau jabatan.    

Berikut cerita pengalaman Kautsar yang ditulis akun resmi facebooknya

Berdasarkan pengalaman, penguasaan Ketua Komisi di DPRA sebenarnya tidak berbanding lurus dengan penguasaan hal "tek tek bengek". Apalagi kalau personel yang ditempatkan disana tak punya kecakapan komunikasi politik. 

Penguasaan Ketua-Ketua Komisi di DPRA hanya soal kegagahan politik saja sebab posisi anggota DPRA kolektif kolegial.  

Posisi strategis DPRA sebenarnya ada di Pimpinan DPRA, Ketua-Ketua Fraksi, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Musyawarah. 

Posisi komisi yang sering diincar banyak abang-abang kita di DPRA adalah; urutan pertamanya Komisi IV mengurusi dinas PU Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan. Setelah itu Komisi II yang menanggani semua dinas teknis berkaitan ekonomi rakyat. 

Sementara komisi yang paling dihindari adalah komisi menanggani keistimewaan Aceh. Kalau ditempatkan disini, konotasinya sudah dibuang.   

Lantas untuk apa abang-abang kita harus berebut penguasaan Ketua Komisi? Apalagi harus pakai berantam segala? Disinilah enaknya karena ada dinamika yang tentunya dipahami sekali oleh abang-abang politisi kita untuk apa.