DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banda Aceh mendorong agar generasi muda dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Banda Aceh.
Ketua KNPI Banda Aceh, TM Farizan Arifa, menilai kebijakan pembangunan tidak boleh hanya disusun oleh pemerintah tanpa melibatkan suara pemuda yang akan menjadi penerus dan penikmat hasil pembangunan tersebut.
“Ketika kita bicara soal RPJM atau RPJP, itu menyangkut rencana jangka panjang. Otomatis yang akan menikmati hasilnya nanti adalah anak muda sekarang. Jadi mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang arah Banda Aceh 10 atau 20 tahun ke depan,” ujar Farizan dalam kegiatan Pelatihan Public Speaking dan Kepemimpinan Pemuda yang digelar oleh Komisi X DPR RI bekerja sama dengan BRIN dan KNPI Banda Aceh, Rabu (12/11/2025).
Farizan juga menyoroti pentingnya memastikan pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembangunan Kepemudaan berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa qanun tersebut tidak boleh berhenti hanya di atas kertas.
“Qanun ini sudah disahkan, tapi turunan-turunannya seperti peraturan wali kota harus segera dibuat. Kalau tidak, qanunnya hanya jadi seremonial belaka,” tegasnya.
Menurut Farizan, semangat yang dibawa qanun itu adalah bagaimana pemuda Banda Aceh benar-benar diberi ruang dan peran dalam setiap kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan bahwa di tingkat nasional, revisi Undang-Undang Kepemudaan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun belum menjadi prioritas utama.
Hetifah menilai revisi itu penting agar regulasi kepemudaan relevan dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan di era digital. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberi masukan substansial agar aspirasi pemuda diakomodasi dalam revisi UU tersebut.
“Jangan sampai Undang-Undang Kepemudaan dibuat tanpa mendengar suara generasi muda sendiri,” ujarnya.
Hetifah juga menyoroti pentingnya menjaring aspirasi dari tingkat sekolah. Menurutnya, banyak fasilitas dasar seperti lapangan olahraga dan toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan yang belum terpenuhi di sejumlah SMA dan SMK.
“Hal-hal sederhana seperti itu juga bagian dari kebijakan kepemudaan yang harus diperhatikan,” tambahnya.
Dengan pelibatan aktif generasi muda, baik di tingkat kebijakan maupun implementasi, KNPI Banda Aceh berharap arah pembangunan kota dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan pemuda.