Ketua KAMI, Hasbar. [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelabuhan yang ada di Aceh yang diketahui dikelola dan dibawahi Pelindo I seperti Pelabuhan Malahayati, Krueng Geukueh, Kuala Langsa dan Pelabuhan Meulaboh selama ini mengalami kemunduran.

Hal itu dibuktikan dengan kurangnya kegiatan ekspor impor di pelabuhan pelabuhan tersebut.

Mendapati hal tersebut Dialeksis.com, Senin (06/09/2021) menghubungi Ketua KAMI, Hasbar untuk diwawancara.

Dirinya mengatakan, terbengkalainya dan kurangnya kegiatan ekspor impor di pelabuhan di Aceh tepatnya di Pelabuhan Krueng Geukueh harus di Advokasi oleh pihak DPR RI perwakilan Aceh di Jakarta.

“Sangat disayangkan jika tidak ada kegiatan ekspor impor, jika aktif kegiatan ekspor impor di Aceh ekonomi yang saat ini sedang terpuruk mungkin bisa distabilkan lagi,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Senin (06/09/2021).

Hasbar mengatakan, Karena mengenai hasil alam Aceh itu semua diatur dalam UUPA. Dan untuk ekspor impor itu juga kita juga punya UUPA.

“Semuanya diatur dalam UUPA, kalau memang Pelindo I tidak sangguo mengelola Pelabuhan yang ada, alangkah baiknya diserahkan ke Aceh.

“Penyerahan ini dimaksud agar Aceh yang mengelola dengan APBA ataupun DOKA yang ada, karena sangat disayangkan juga SiLPA kemarin mencapai Rp 3,9 Trilliun, daripada SiLPA dikembalikan ke pusat alangkah baiknya SiLPA itu digunakan untuk membangun pelabuhan yang terbengkalai dan mengaktifkan kegiatan ekspor impor dibawah pengawasan Aceh secara langsung, karena secara Aceh punya otoritas dalam pengelolaan SDA dan di atur dalam UUPA,” jelas Hasbar.

Hasbar menegaskan, jika masih berlarut-larut seperti ini masih terbengkelai juga, lebih baik diserahkan ke Aceh.

“Agar ekonomi di Aceh berjalan dengan maksimal, apalagi saat ini sedang pandemi juga, semua tersendat dan terhambat,” tukasnya.

Lanjutnya, “Walaupun saat ini didepan mata sudah ada Pemilu serantak 2024, jika pemerintah Aceh benar-benar serius membangun Aceh, tentu pelabuhan itu bisa dikelola dan dibangun dalam waktu 3 tahun, kemudian tergantung mekanismenya seperti apa pengarahan daripada pengelolaan pelabuhan itu nantinya oleh pemerintah Aceh,” jelasnya. [ftr]