Wakil Ketua DPRA Dalimi. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan penetapan APBA Tahun 2022 sampai saat ini masih belum ada kabar lebih lanjut. Dikabarkan Rabu (10/11/2021) sudah dimulai rapat pembahasan tersebut, antara Banggar dan TAPA.

Wakil Ketua DPRA Dalimi mengatakan itu mungkin masih masalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

“Karena saat ini saya masih diluar kota, jadi tidak terlalu tahu kelanjutannya bagaimana,” ucapnya kepada Dialeksis.com, Kamis (11/11/2021).

Dirinya mengatakan, dalam hal ini saya juga tidak terlalu tahu kenapa pembahasan Rancangan penetapan APBA 2022 belum selesai.

“Mungkin saja pimpinan sudah duduk dengan anggota Banggar, kesepakatan Banggar kita tidak tahu juga. Inikan sudah telat, maunya seperti apa kita juga tidak tahu,” sebutnya.

Seharusnya, Kata Dalimi, 30 November itu sudah ketok palu. “Kalau secara aturan harusnya sudah ketok palu, atau paling lambat itu dibawah 30 Desember, minimal itu 25 atau lebih awal, karena inikan nanti bakal ada evaluasi lagi,” sebutnya lagi.

Dalimi menyampaikan, selama ini yang terus disalahkan itu adalah Pemerintah Aceh. Seharusnya, kita juga harus bisa berpikir jernih juga. “Kenapa selalu pemerintah dikambing hitamkan, sedangkan pemerintah sudah mengikuti tahapan anggaran, jadi seharusnya pihak media ataupun masyarakat itu juga harus menyorot juga Legislatifnya,” jelasnya.

“Apakah disini pihak Legislatif sudah mengikuti tahapan apa belum?,” sebut Dalimi.

Jadi artinya disini, Kata Dalimi, antara Legislatif dan eksekutif itu adalah mitra kerja. “Artinya disini harus saling mencari solusi yang terbaik disini, jangan saling menyalahkan, kedepan siapapun yang menjadi Gubernur yang disalahkan itu selalu pemerintahnya,” kata Dalimi.

Dalam hal ini, Kata Dalimi, saya tidak membela kiri kanan, karena saya juga didalamnya, saya merasa kita juga banyak salahnya.

“Jadi ini bisa menjadi evaluasi bersama kedepannya, karena disini kita itu mitra kerja,” tukasnya.

Kemudian Dalimi juga menyampaikan, untuk rapat kemarin saya juga belum tahu apa hasilnya. “Mungkin apakah harus ada koordinasi Kemendagri, atau Dirjen Keuangannya atau bagaimana? Atau memang ada hal yang belum disepakati, atau memang mungkin ada hal-hal yang belum ada di KUA,” pungkasnya. [ftr]