Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki berencana melakukan pertemuan dengan bupati, walikota, dan UNHCR untuk menangani masalah pengungsi Rohingya dan memperbaharui situasi terakhir. [Foto: dok. BPPA]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki berencana melakukan pertemuan dengan bupati, walikota, dan UNHCR  untuk menangani masalah pengungsi Rohingya dan memperbaharui situasi terakhir.

"Sampai hari ini pengungsi Rohingya yang ada di Aceh sudah mencapai 1.684 orang, mereka tersebar di delapan titik," ujar Achmad Marzuki, Senin (11/12/2023).

Ia menyampaikan terkait dengan para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, ada kewajiban yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 125 tahun 2016, bahwa Pemerintah Daerah harus menyiapkan penampungan - penampungan terhadap para pengungsi.

Menindaklanjuti Perpres tersebut, Pemerintah Aceh tentu harus melaksanakan kewajibannya, kemudian akan dibantu oleh lembaga internasional untuk kegiatan yang lainnya.

"Ada kewajiban yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya sanitasi masalah, masalah Mandi, Cuci, Kakus (MCK), masalah kesehatan, rumah ibadah dan lainnya," jelas Achmad Marzuki.

Menyikapi maraknya penolakan masyarakat terhadap para pengungsi, dirinya mengaku sangat memahami keresahan dan kegelisahan masyarakat Aceh. Apalagi, para pengungsi ini jumlahnya telah mencapai ribuan, tentunya terjadi ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan para pengungsi.

"Nah ini, sedang kita cari jalan keluarnya, malam ini saya akan rapat dengan para bupati dan walikota yang wilayahnya ditempati para pengungsi termasuk dengan UNHCR dan IOM," ujarnya.

Namun saat ini, kata Achmad Marzuki, yang paling diutamakan tentunya memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya.

"Para pengungsi juga memerlukan akses kesehatan, akses kebersihan dan lainnya. Jadi, untuk masyarakat Aceh sendiri juga sejauh ini kalau sudah berada di laut diterima, namun setelah di darat pemerintah memang harus memikirkan tempatnya," pungkasnya. [MCA]