DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, HT Ibrahim, mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menetapkan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sebagai bencana nasional. Ia menilai skala kerusakan dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan telah melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah.
Politisi yang akrab disapa Ampon Bram itu mengatakan, banjir besar yang terjadi selama beberapa hari terakhir tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga memaksa ribuan warga mengungsi, merusak infrastruktur vital, memutus akses transportasi, hingga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.
“Situasinya sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah kewalahan, sementara kebutuhan logistik, peralatan evakuasi, hingga penanganan pascabencana sangat mendesak. Pemerintah Pusat harus turun tangan dengan menetapkan status bencana nasional,” ujar HT Ibrahim dalam keterangannya diterima Dialeksis.
Ia meminta BNPB mempercepat pendistribusian bantuan serta menambah personel di lapangan untuk memperkuat operasi penyelamatan dan penanganan para korban. Menurutnya, langkah tersebut krusial mengingat laporan kerusakan dan jumlah warga terdampak terus bertambah.
Tak hanya itu, HT Ibrahim juga menekankan pentingnya langkah jangka panjang berupa rehabilitasi daerah aliran sungai, pembangunan tanggul, serta penguatan sistem peringatan dini untuk mencegah bencana serupa di masa mendatang.
HT Ibrahim menegaskan, banjir yang melanda Aceh bukan lagi persoalan lokal semata, melainkan masalah kemanusiaan yang menuntut kebijakan nasional serta dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.
“Ini soal keselamatan rakyat. Tidak ada alasan untuk menunda. Status bencana nasional harus segera dipertimbangkan demi percepatan penanganan,” tegas anggota Komisi XIII DPR RI tersebut.
Hingga kini, intensitas hujan masih tinggi dan potensi cuaca ekstrem diprediksi terus berlanjut, sementara jumlah pengungsi dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Aceh dilaporkan terus bertambah.