DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi Direktorat Jasa Kelautan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Mohamad Zaki Mahasin bersama Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf meninjau areal lahan industri garam terintegrasi di Aceh Utara, Jumat (13/9/2019). 

Peninjauan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat konsolidasi daerah yang digelar Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Utara, Kamis (12/9/2019), yang bertujuan menjadikan Aceh Utara sebagai sentra industri garam di Sumatera.

Dalam tinjauan itu, keduanya melihat langsung kondisi lahan dan sistem produksi garam dengan geomembran di lahan terintegrasi di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang.

Selain itu, keduanya juga meninjau progres pembangunan gudang garam yang sedang dikerjakan di lokasi yang sama. Kemudian tim mengunjungi tempat pembuatan garam farmasi di kawasan TPI Gampong Kuala Cangkoy Kecamatan Lapang. Garam farmasi dengan kandungan NaCl 99,9 persen diolah oleh unit usaha PT Vinca Rosea.

Mohamad Zaki Mahasin bersama Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf saat meninjau pengolahan industri garam terintegrasi di Aceh Utara, Jumat (13/9/2019). [Foto: IST]

Tinjauan juga dilakukan ke areal lahan produksi garam terintegrasi di wilayah Kecamatan Seunuddon. Di dua kecamatan ini, sejak lama sudah dikenal sebagai kawasan sentra industri garam rakyat, yang telah ditekuni turun-temurun.

Sementara itu, Kamis kemarin, DKP Aceh Utara, mengadakan konsolidasi daerah untuk meningkatkan kapasitas bagi koperasi garam. Kegiatan ini berlangsung di Aula Setdakab Aceh Utara di Lhokseumawe, yang juga dihadri pejabat dari KKP RI sebagai narasumber.

Kepala DKP Aceh Utara Jafar Ibrahim mengatakan, konsolidasi daerah itu dimaksudkan untuk persiapan Aceh Utara sebagai sentra produksi garam Sumatera. Karena itu, rapat konsolidasi melibatkan semua stakeholder terkait dalam pengembangan garam di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara.

"Konsolidasi ini sekaitan dengan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) pada lahan terintegrasi yang telah dimulai sejak 2018," kata Jafar Ibrahim, seperti dilansir Antara, Kamis (12/9/2019).

Program ini, sambung dia, telah membawa perubahan yang positif terhadap produksi garam rakyat di Aceh Utara, baik dalam hal peningkatan kapasitas dan SDM pelaku usaha garam, maupun kualitas dan kuantitas produksi.

Adapun Kasubdit Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi Direktorat Jasa Kelautan KKP RI, Mohamad Zaki Mahasin mengatakan, pengelolaan koperasi garam yang nantinya akan diproduksi secara terintegrasi tidaklah boleh asal-asalan.

"Koperasi ini haruslah memiliki SDM dan tatakelola yang profesional setara dengan sebuah koperasi atau perusahaan," katanya.

Kementerian KKP, kata Mohamad Zaki, memberikan perhatian khusus dan serius terhadap pengembangan usaha garam rakyat di Tanah Air.

Saat ini pihaknya sedang mengembangkan sistem produksi garam dengan lahan terintegrasi yang telah dilakukan ujicoba di beberapa lokasi, di mana menunjukkan hasil yang cukup menguntungkan.

Di Aceh Utara, lokasi lahan produksi garam terintegrasi diuji coba di areal Gampong Matang Tunong, Kecamatan Lapang di bawah payung Koperasi Cot Meunarek.

Selain Kecamatan Lapang dan Seunuddon, produksi garam rakyat juga terdapat di enam kecamatan lainnya di wilayah Aceh Utara

Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib dalam kesempatan itu mengharapkan, agar seluruh stakeholder terkait untuk memberikan perhatian pada produksi garam rakyat, karena juga merupakan upaya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

Pihaknya meminta semua yang terlibat di sini, baik petani garam maupun pengurus koperasi untuk ambil peran yang sungguh-sungguh, jangan ada yang ambil untung duluan.

"Mulailah secara bersama-sama dan ambil untungnya sama-sama nanti pada saat sudah panen," pesan Cek Mad, sapaan akrab Bupati.

Lebih jauh Cek Mad meminta, Kementerian KKP untuk membantu petani garam Aceh Utara, seraya berharap agar ke depannya Aceh Utara benar-benar dapat dikembangkan menjadi sentra garam Sumatera.(me/Antara)