DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam momentum Hari Internasional untuk Hak Atas Kebenaran, maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat harus mengakui tentang kesalahan di masa lalu.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, Hendra Saputra mengatakan, saat sekarang ini Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, sudah bekerja untuk melakukan pendataan korban korban konflik.

“Maka berdasarkan data dari KKR Aceh, mereka sudah mengumpulkan 5.200 data korban konflik di Aceh, seharusnya Pemerintah Aceh harus menjadikan data tersebut sebagai program pembangunan kedepan,” ujar Hendra kepada dialeksis.com, Rabu (24/3/2021).

Hendra menambahkan, saat sekarang ini Pemerintah Aceh sedang membuka beasiswa bagi masyarakat Aceh, seharusnya data dari lembaga KKR itu harus digunakan, sehingga bagi korban konflik bisa mengakses pendidikan dengan baik.

Maka Hari Internasional untuk Hak atas Kebenaran, harus dijadikan momentum pengingat bagi pemerintah, untuk melakukan pengungkapan kebenaran yang diikuti dengan penegakan hukum dan pemulihan terhadap korban beserta keluarganya.

“Upaya untuk pengungkapan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, maka kita semuajuga harus mendukung lembaga KKR Aceh,” tutur Hendra.